DPRD Jateng Dorong Pembangunan & peningkatan Infrastruktur Jalan 2026

1000908000

Nur Saadah. (foto r. ariel)

GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai daerah. Namun, percepatan tersebut harus dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang baik sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Ketua Komisi D, Nur Saadah, menegaskan perbaikan jalan tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi target, melainkan harus dikerjakan secara profesional dan sesuai standar teknis. “Jangan asal-asalan. Tidak sekadar tambal sulam. Harus dikerjakan secara profesional,” tegas Nur Saadah, baru-baru ini, menyikapi dinamika aksi protes warga Blora terkait kerusakan di ruas Jalan Randublatung-Cepu.

DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jateng saat ini telah menyiapakan kebutuhan anggaran 2026 untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah. Termasuk, Kabupaten Blora yang menjadi salah satu daerah dengan kebutuhan penanganan infrastruktur cukup mendesak.

Berdasarkan laporan Dinas PU Bina Marga & Cipta Karya Provinsi Jateng, kondisi kemantapan jalan provinsi sebenarnya telah mencapai sekitar 90% pada 2025. Namun, berbagai bencana dan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini menyebabkan sejumlah ruas jalan kembali mengalami kerusakan. Nur Saadah menjelaskan faktor cuaca dan tingginya beban kendaraan menjadi penyebab utama penurunan kualitas jalan di berbagai wilayah Jateng.

“Kerusakan jalan itu dipicu faktor cuaca dan beban berat kendaraan, yang hari ini menjadi permasalahan serius di Jateng,” ujarnya.

Tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan fiskal. Menurut dia penurunan dana transfer dari pemerintah pusat berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur. (boy/red.)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan