RAPAT PARIPURNA: Pembahasan Raperda tentang Garis Sempadan

0A6A8356

SOAL RAPERDA. DPRD Provinsi Jateng membahas Raperda Garis Sempadan dalam rapat paripurna, Senin (6/4/2026). (foto teguh prasetyo) 

GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Senin (6/4/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya penjelasan Bapemperda soal Raperda Garis Sempadan.

Agenda kedua, pemandangan umum (PU) fraksi atas raperda diatas dan dilanjut dengan jawaban bapemperda atas PU Fraksi. Terakhir, agendanya adalah persetujuan usul bapemperda atas Raperda Garis Sempadan.

“Memasuki agenda pertama rapat paripurna hari ini adalah penjelasan usul prakarsa Raperda Garis Sempadan oleh Bapemperda. Kepada yang mewakili dipersilahkan,” kata Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto didampingi Wakil Ketua DPRD Sarif Abdillah, Muhammad Saleh, dan Setya Arinugroho.

Dalam penjelasannya, Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jateg Kadarwati menjelaskan mengenai pentingnya implementasi garis sempadan. Dikatakan, garis sempadan di wilayah laut/ pantai, sungai, dan jalan merupakan batas aman dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Untuk itu, dibutuhkan regulasi agar penerapan/ pelaksanaan garis sempadan perlu dioptimalisasi,” katanya.

Usai penjelasan dari bapemperda, dilanjut dengan PU Fraksi. Dalam agenda ini, Sumanto mempersilahkan Fraksi PKB untuk menyampaikan PU.

“Fraksi PKB mengapresiasi Bapemperda yang telah menyusun raperda. Hal itu mengingat Perda Garis Sempadan nantinya menjadi pedoman dalam penerapannya sekaligus pengaturan untuk mengurangi resiko bencana dan dampak kerugian sosial,” kata Sumarwati, Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jateng.

Setelah pembacaan PU Fraksi PKB, Sumanto meminta fraksi lainnya untuk menyerahkan laporan PU kepada Pimpinan Dewan dan Sekda Sumarno. Dilanjutkan dengan jawaban bapemperda yang dibacakan Kholid Abdillah sebagai Anggota Bapemperda.

“Garis Sempadan perlu diatur dalam perda agar dapat mengatur jarak aman, ketertiban tata ruang, perlindungan lingkungan, dan penyelesaian sengketa lahan. Dengan begitu, perda ini menjadi acuan dalam pengendalian dan perlindungan lingkungan,” jelas Kholid. (ariel/red.)

Info Lainnya

  • Disorot, Rasio NPL di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara

    BANJARNEGARA – Hingga Agustus lalu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loans/NPL) di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara tercatat pada angka 43,64%. Realisasi NPL itu masih berada di atas batas Rencana Bisnis Bank (RBB) Agustus 2026 sebesar 43,28% maupun target penurunan NPL pada RBB Desember 2026 sebesar 38,65%

  • Anak Muda Perlu Ikut Berperan dalam Pembangunan Daerah

    GEDUNG BERLIAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika & Bisnis Unnes berbondong-bondong mendatangi Gedung Berlian, Selasa (22/9/2026). Kedatangan mereka bukan untuk berunjuk rasa tapi ingin menimba ilmu mengenai lembaga legislatif

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Resmi Dilantik, Kaukus Perempuan Parlemen Jateng 2025–2030

    GEDUNG BERLIAN — Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Daerah Provinsi Jateng Masa Jabatan 2024–2029 resmi dilantik, Rabu (16/9/2026), bertempat di Lobby Kantor DPRD Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan No. 7 Kota Semarang. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) Badikenita BR. Sitepu yang disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 7 September 2026 – 13 September 2026 Ruang…