Sambangi Kemen PAN RB, Komisi A Perjuangkan Nasib Penjaga Pintu Air

IMG

PENJAGA PINTU. Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pegawai penjaga pintu air di Kantor Kemen PAN RB, Jakarta, Jumat (6/2/2026). (foto choirul amin) 

JAKARTA – Komisi A DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Tujuannya untuk mendiskusikan soal tindaklanjut penyelesaian permasalahan tugas pembantuan operasi & pemeliharaan (TPOP) Pemerintah Provinsi Jateng.

Saat bertemu dengan Analis Kebijakan Ahli Muda/ PIC Jateng Kementerian PAN RB Yoga Faisal, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Imam Teguh Purnomo menyampaikan bahwa persoalan dalam TPOP itu yakni pengangkatan pegawai penjaga pintu air. Karena, Komisi A menilai persoalan tersebut perlu kejelasan status kepegawaiannya.

“Kami kesini ingin menanyakan perihal tersebut, mengingat banyak penjaga pintu air yang belum jelas statusnya,” kata Imam, didampingi BKD Provinsi Jateng.

Menanggapinya, Yoga menjelaskan persoalan itu sudah disampaikan ke Men PAN RB dan, bahkan, sudah dikomunikasikan ke Presiden. Namun, masih perlu beberapa pertimbangan untuk mengubah regulasinya.

“Kesimpulan sementara, perlu ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat dan DPR mengenai alokasi (penambahan) pegawai. Karena, persoalan tersebut harus ada perpanjangan waktu dalam seleksi pegawai (PPPK),” jelas Yoga.

Mendengarnya, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Sumarsono meminta ada surat resmi dari Men PAN RB mengenai kejelasan atas persoalan diatas. Dengan begitu, Komisi A dapat memberikan pemahaman kepada para penjaga pintu air.

“Kami minta ada surat dari menteri agar kami juga bisa memberikan penjelasan kepada mereka,” kata Soni, sapaan akrabnya.

Dalam hal ini, jika Kemen PAN RB menerbitkan surat lagi soal penataan Non-PNS, Yoga mengatakan, hal itu justru dikhawatirkan akan membuat kondisi menjadi rancu. Untuk itu, persoalan penataan/ penambahan pegawai perlu dirembug lagi antara pemerintah dan DPR.

“Nanti perlu ada kesepakatan antara Pemerintah dan DPR sehingga ada perubahan lagi dalam aturannya,” tambah Yoga. (ariel/red.)

Info Lainnya

  • Disorot, Rasio NPL di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara

    BANJARNEGARA – Hingga Agustus lalu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loans/NPL) di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara tercatat pada angka 43,64%. Realisasi NPL itu masih berada di atas batas Rencana Bisnis Bank (RBB) Agustus 2026 sebesar 43,28% maupun target penurunan NPL pada RBB Desember 2026 sebesar 38,65%

  • Anak Muda Perlu Ikut Berperan dalam Pembangunan Daerah

    GEDUNG BERLIAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika & Bisnis Unnes berbondong-bondong mendatangi Gedung Berlian, Selasa (22/9/2026). Kedatangan mereka bukan untuk berunjuk rasa tapi ingin menimba ilmu mengenai lembaga legislatif

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Resmi Dilantik, Kaukus Perempuan Parlemen Jateng 2025–2030

    GEDUNG BERLIAN — Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Daerah Provinsi Jateng Masa Jabatan 2024–2029 resmi dilantik, Rabu (16/9/2026), bertempat di Lobby Kantor DPRD Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan No. 7 Kota Semarang. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) Badikenita BR. Sitepu yang disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 7 September 2026 – 13 September 2026 Ruang…