KUNJUNGAN KERJA : Komisi A bersama manajemen PT Jasa Marga Jogja Solo berfoto bersama usaha melakukan kunjungan.(foto: ganang faisol)
YOGYAKARTA – Pembebasan lahan untuk pembangunan tol Solo-Jogja secara keseluruhan sudah selesai. Direktur Jasa Marga Jogja–Solo, Pristy Wahyono menyebutkan saat ini pihaknya tengah fokus pada penyelesaian fisik pendukung operasional tol.
Penegasan tersebut disampaikan kepada Komisi A DPRD Jateng saat melakukan kunjungan kerja Pembangunan tol Solo-Jogja, Kamis (3/7/2025). Dijelaskan Pristy, masalah lahan untuk proyek tol Solo–Jogja relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain.
“Tinggal dua lokasi lagi yang masih dalam proses, karena ada penambahan lahan baru,” ujarnya.
Menurut Pristy, proyek ini sangat spesifik karena melibatkan berbagai regulasi dan badan usaha. Kontribusi dari skema Kerja Sama Badan Usaha (KSBU) cukup besar, dan pada akhirnya akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hanya saja untuk kontribusi bagi hasil dari tol ini belum diatur secara spesifik dalam regulasi.
“Masih kita dorong agar ke depan ada skema pembagian hasil yang menguntungkan masyarakat sekitar,” lanjutnya.
Menyinggung masalh fasilitas rest area, saat ini telah ditetapkan dua lokasi di Jawa Tengah dan tiga di wilayah DIY. Pristy mengatakan bahwa pemerintah menyediakan lahan, sementara pengelolaan bisa dikerjasamakan dengan investor swasta.
“Kalau ada investor yang berminat mengelola rest area, kami terbuka. Prinsipnya, kami tidak keberatan,” kata Pristy.
Namun ia menekankan pentingnya melibatkan UMKM lokal sebagai penyewa utama di fasilitas tersebut. Keterlibatan pelaku lokal menjadi bentuk kontribusi sosial dari proyek ini.
“Jangan sampai rest area justru dikuasai oleh korporasi besar. Harus ada ruang yang adil bagi usaha kecil,” tambahnya.
Tak hanya itu, proyek tol Solo-Jogja tetap menjaga aspek lingkungan, termasuk mempertahankan sistem irigasi bagi pertanian lokal. Pihak pengelola mematikan tidak akan mematikan irigasi. Terutama di wilayah DIY yang menggunakan sistem sewa seperti Solagron, yang sangat khas dan tidak ditemukan di daerah lain. Bagaimanapun, lanjutnya, irigasi adalah hal sensitif di daerah agraris. Oleh karena itu, penyesuaian desain dan pembangunan sangat memperhatikan kontur serta jaringan pengairan yang sudah ada sejak lama.
Sementara itu, anggota Komisi A Soenarno menyampaikan masalah pertanahan sudah selesai. Ada yang melalui skema sewa, ada juga yang dibeli. Semua proses sertifikasi dan pembebasan sudah sesuai aturan.
Ia menyebutkan bahwa masyarakat terdampak tol justru banyak yang merasa diuntungkan. Banyak yang merasa senang karena dampak pembangunan ini bisa dirasakan langsung.
Hanya saja Soenarno menekankan untuk masalah nilai pajak lahan yang ada di sekitar tol sedapat mungkin tidak turut berimbas
“Meski di sisi lain pembangunan tol mendorong kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB), pihak Jasa Marga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak memberatkan warga,” katanya.
Selanjutnya Ketua Komisi A Imam Teguh Purnomo bahwa proyek tol ini harus terus diawasi agar manfaatnya merata. “Kami ingin pastikan bahwa keberadaan tol membawa kemajuan, bukan justru beban baru bagi masyarakat,” tegasnya.
Tol Solo–Jogja bukan hanya sekadar jalur transportasi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi regional. Keberadaan rest area, kontribusi KSBU, dan dukungan UMKM menjadi elemen penting dari pengembangan proyek ini.
Dengan seluruh progres yang berjalan positif, publik kini menunggu kapan resmi tol ini dibuka secara penuh. Semua pihak berharap tidak ada kendala teknis maupun administratif yang menghambat proses tersebut.(ganang/priyanto)
