RAPAT KERJA: Program 2026 Tentukan Keberhasilan RPJMD Gubernur

WhatsApp Image 2025 06 19 at 11.15.02

RAPAT KERJA : Jajaran Komisi D menggelar rapat kerja “Dialog Eksekutif-Legislatif Pembahasan Rancangan RKPD Tahun 2026” dengan mitra kerja OPD rumpun infrastruktur.(foto: ganang faisol)

SEMARANG – Komisi D menekankan pada rumpun infrastruktur supaya pada tahun anggaran 2026 tetap fokus pada program kerja supaya RPJMD Gubernur terpenuhi. Hal tersebut mengemuka pada Dialog Eksekutif-Legislatif Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Komisi D dengan OPD yang menjadi mitra kerjanya, Kamis (19/6/2025).

Sejumlah OPD yang melaksanakan pembahasan yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim), Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D Nur Saadah dalam mendengarkan paparan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Jateng Boedya Darmawan menyebutkan pada 2026 pihaknya menargetkan akan mengurangi Kawasan kumuh yang ada di Jateng. Melalui program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), Disperakim ingin mulai ada pengurangan jumlah.

Saat ini masih menyisakan 5.203 hektare Kawasan kumuh. Bahkan target 3 juta rumah subsidi pun akan siap dibangun pada tahun ini. Terdiri atas 1 juta unit di Kawasan perkotaan, 1 juta unit di pedesaan dan 1 juta di pesisir.

Wakil Ketua Komisi D Joko Purnomo berharap ada pemerataan untuk program RTLH. Jateng wilayah selatan patut mendapatkan perhatian. Banyak warga yang semestinya menerima bantuan tersebut kerap kali tidak ada.

Kepala Dinas Pusdataru untuk tahun ini Kawasan pesisir menjadi perhatian serius. Bahkan Kawasan rob mulai dari Sayung sampai Pekalongan menjadi penanganan. Untuk 2026, pihak Kementerian PUPR memastikan tanggul laut Pantura akan selesai.

Selanjutnya dalam penjelasannya, Kepala Dinas BMCK Hanung AR menyatakan, penanganan jalan provinsi hamper dipastikan sudah 100 persen tertangani. Bahkan jalan penghubung antarprovinsi pun dipastikan selesai.

Dalam penjelasannya Nur Saadah menyatakan, kegiatan dialog tersebut untuk mengetahui program-program yang dimiliki OPD untuk 2026 termasuk persiapan apa saja yang sudah dilakukan. Program yang disusun tahun ini sangat menentukan arah kebijakan Gubernur Ahmad Luthfi-Wagub Taj Yasin yang tertuang pada RPJMD.(hini/priyanto)

Berita Terkait

  • Tangani Corona, RS Rujukan Masih Minim VTM

    UNGARAN – Di masa pandemi Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease-2019/ Covid-19) ini, rumah sakit (RS) rujukan di Provinsi Jateng mengalami beberapa kendala dalam penanganan pasien. Di antaranya kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) berupa pakaian panjang mirip astronot, Dokter Spesialis Paru, dan Virus Transport Media (VTM).

  • SPAM Regional Terintegrasi di Semua Daerah

    YOGYAKARTA – Kajian rancangan perda tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Jawa Tengah masih dalam penyempurnaan. Guna menguatkan materi rancangan perda tersebut, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Dinas PU, Perumahan dan ESDM Provinsi DI Yogyakarta.

  • Fungsi Penganggaran DPRD Diatur PP No 12/2019

    BALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng selama tiga hari mengikuti bimbingan teknis (bintek) di Kuta, Bali (7-9/8/2019) terkait pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12/ 2019. Kegiatan tersebut bekerja sama LPM Universitas Ngurah Rai Denpasar.

  • Perekaman e-KTP Perlu Sistem Jemput Bola

    NGAWI – Berbagai upaya sosialisasi perekaman e-KTP menjadi perhatian Komisi A DPRD Provinsi Jateng. Seperti dilakukan Disdukcapil Kabupaten Ngawi Provinsi Jatim, melaksanakan sosialisasi sekaligus perekaman e-KTP dengan cara ‘jemput bola’.