DPRD Sukoharjo Ingin Pokok-Pokok Pikiran Jadi Implementasi Bersama

IMG

FOTO BERSAMA : Pimpinan DPRD Sukoharjo berfoto dengan Setwan DPRD Jateng.(foto: choirul amin)

GEDUNG BERLIAN – Pimpinan DPRD Sukoharjo berdiskusi terkait pokok-pokok pikiran DPRD bersama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (13/1/2025). Rombongan diterima Kepala Sub Bagian Protokol Donny A. Kurnianto dan Subkoordinator Rapat Risalah Yohan Fitriadi di Ruang Rapat Pimpinan.

“Kami ingin berdiskusi terkait pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025. Terkait hal-hal teknis lainnya, kami juga ingin mengetahuinya. Harapannya informasi nanti dapat memberikan masukan ataupun pandangan lain untuk kami bawa pulang,” ungkap Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto.

Selain hal tersebut, Nurjayanto berharap adanya kolaborasi dan sinergisitas dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah sehingga perekonomian, pembangunan dan kebutuhan masyarakat lainnya dapat terpenuhi dengan baik.

Menanggapi hal tersebut, Sub Koordinator Rapat Risalah Sekretariat DPRD Jateng Yohan Fitriadi menjelaskan secara garis besar untuk pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD tidak jauh berbeda.

“Hampir sama, semua berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), namun di Jateng ada Government Resources Management System (GRMS),” katanya.

Dalam perencanan pembangunan, lanjut Yohan, “mungkin di tempat kami sedikit berbeda karena adanya GRMS itu. Untuk SIPD teknisnya sebagai tempat untuk input ulang, karena kontrolnya dari Kemendagri. Jadi untuk kontrol internal kami, pokok-pokok pikiran DPRD kami input dulu di GRMS. Pokir sendiri disampaikan setelah Musrembang dan Reses sebelum penetapan RKPD. Setelah itu kami paripurnakan, kemudian diserahkan ke eksekutif,” tambahnya.

Jadi, “karena di Sukoharjo sudah 100% menggunakan SIPD, kalau kami masih kombinasi. Jadi kami GRMS itu jauh sebelum SIPD berlaku. Karena GRMS lebih mendetail dari e-budgeting dan e-controlling,” tutup Yohan.(amin/priyanto)

Info Lainnya

  • Disorot, Rasio NPL di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara

    BANJARNEGARA – Hingga Agustus lalu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loans/NPL) di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara tercatat pada angka 43,64%. Realisasi NPL itu masih berada di atas batas Rencana Bisnis Bank (RBB) Agustus 2026 sebesar 43,28% maupun target penurunan NPL pada RBB Desember 2026 sebesar 38,65%

  • Anak Muda Perlu Ikut Berperan dalam Pembangunan Daerah

    GEDUNG BERLIAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika & Bisnis Unnes berbondong-bondong mendatangi Gedung Berlian, Selasa (22/9/2026). Kedatangan mereka bukan untuk berunjuk rasa tapi ingin menimba ilmu mengenai lembaga legislatif

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Resmi Dilantik, Kaukus Perempuan Parlemen Jateng 2025–2030

    GEDUNG BERLIAN — Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Daerah Provinsi Jateng Masa Jabatan 2024–2029 resmi dilantik, Rabu (16/9/2026), bertempat di Lobby Kantor DPRD Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan No. 7 Kota Semarang. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) Badikenita BR. Sitepu yang disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 7 September 2026 – 13 September 2026 Ruang…