Ferry: Anggota Dewan Harus Turun ke Masyarakat

Tanggal -
20220916194549 IMG

Ferry Wawan Cahyono. (foto soni con dinata)

SURAKARTA – Sebagai wakil rakyat, setiap Anggota DPRD harus bersedia turun ke bawah. Tujuannya semata untuk menyerap aspirasi dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Ferry Wawan Cahyono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, dalam acara pertemuan internal parpol di Kota Surakarta, baru-baru ini. Menurut dia Anggota DPRD harus mau turun ke masyarakat hingga tingkatan paling bawah. 

“Saya menekankan setidaknya pertama mereka harus turun ke bawah melakukan konsolidasi secara terus menerus di level masyarakat, terutama akar rumput,” tutur Politikus Golkar itu.

Dikatakannya, dengan kegiatan penyerapan aspirasi itu, maka Anggota DPRD akan memahami keinginan masyarakat. Selain itu, Anggota DPRD juga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan daerah.

“Selanjutnya, mereka (Anggota DPRD) harus hadir di tengah masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Jateng dan masing-masing kabupaten/ kota. Terlebih, mengawal kebijakan pemerintah pusat agar secara keseluruhan di Jateng inflasinya tetap terjaga dan dapat dikendalikan,” tandasnya. 

JAGA INFLASI

Menyinggung soal laju inflasi di daerah, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus juga berharap Anggota DPRD dapat ikut berperan menjaga laju inflasi. Dengan menjaga inflasi, maka tercipta stabiltas harga dan ketahanan pangan.

“Dengan begitu, kita mendukung daya beli masyarakat guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata Sekjen DPP Partai Golkar itu dalam pengarahan internal parpol. (con/priyanto)

Dilihat: 98

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.

  • Sekolah Vokasi Pertanian Harus Ikuti Kebutuhan Industri

    BANJARNEGARA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saat mengunjungi balai milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng itu, Selasa (21/7/2026), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti menegaskan pelatihan harus terus diperbarui agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan sektor pertanian modern.