Jembatan Girpasang Klaten Lancarkan Akses Desa

IMG 20220830

Jembatan Girpasang Kabupaten Klaten. (foto setyo herlambang)

KLATEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mengapresiasi pembangunan Jembatan Girpasang di Kabupaten Klaten, yang baru saja diresmikan pada tahun lalu. Pembangunan jembatan itu dinilai banyak memberikan dampak positif ke masyarakat sekitar. 

Terlebih, lokasi pembangunan jembatan strategis sekaligus memiliki panorama yang indah, selain berfungsi menghubungkan akses 2 desa. Sebelum adanya jembatan itu, Warga Desa Girpasang terisolir karena untuk akses keluar perlu menempuh jarak 150 meter dan menaiki 1.001 anak tangga. 

“Jembatan yang diresmikan Ketua DPR RI Puan Maharani pada 30 Desember 2021 lalu, selesai dalam jangka waktu 161 hari dan sangat bermanfaat bagi warga. Nilai kontrak proyek Rp 5,8 miliar. Tentunya, dengan adanya jembatan itu, mempermudah akses keluar masuk desa dan kegiatan aktivitas perekonomian warga sangat terbantu,” kata Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng saat memimpin rombongan dewan dalam monitoring Jembatan Girpasang Kabupaten Klaten, Selasa (30/8/2022).

Menanggapinya, Staf Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Ratno mengatakan Jembatan Girpasang memiliki spesifikasi khusus sehingga sangat aman dilewati masyarakat desa yang keluar masuk. Dengan adanya jembatan tersebut, bisa mendorong aktivitas perekonomian sekitar, termasuk sektor pariwisata.

“Jembatan itu dibangun dengan panjang 120 meter, dengan penjagaan ketat karena ada batasan beban yang diangkut. Dengan kapasitas total 50 orang, adanya jembatan ini bisa menghemat waktu tempuh penduduk Girpasang untuk keluar desa yang semula 30 menit saat ini hanya menjadi 5 menit kurang. Di sekitar jembatan Girpasang, juga terdapat gondola yang digerakan lewat motor yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut hasil bumi saat ini difungsikan sebagai objek pariwisata. Tentunya, adanya jembatan ini, bisa mendorong perekonomian masyarakat sekitar,” jelas Ratno.

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.