SOSIALISASI NON-PERDA: Petani Berdaya, Negara Sejahtera

Tanggal -
IMG 20220811 WA0034

SOAL PETANI. Ferry Wawan Cahyono dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Petani Berdaya, Negara Sejahtera’ di Aula,PM Collaboration, Jalan S. Parman Kabupaten Purbalingga pada Senin (15/8/2022) lalu. (foto ayuandani dwi purnama sari) 

PURBALINGGA – Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, terlebih di Provinsi Jateng, mampu menjadi sektor unggulan. Untuk itu, semua pihak harus ikut berperan dalam sektor tersebut agar perekonomian petani pun bisa bertumbuh.

Demikian disampaikan Ferry Wawan Cahyono dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Petani Berdaya, Negara Sejahtera’ di Aula,PM Collaboration, Jalan S. Parman Kabupaten Purbalingga, baru-baru ini. Menurut dia lahan pertanian di Jateng ini sangat luas sehingga butuh peran serta semua pihak untuk saling mendukung agar sektor pertanian tetap menjadi unggulan.

“Dengan dukungan dari pemerintah dan peran serta semua elemen masyarakat, maka sektor pertanian di Jateng bisa terus terdongkrak,” kata Politikus Golkar itu.

DPRD sendiri melalui Komisi B terus berjuang agar sektor pertanian di Jateng terus maju. Yakni, dengan menyusun regulasi/ perda agar ada peningkatan dalam pengelolaan sektor pertanian dapar berjalan seiring perkembangan teknologi.

“Dengan pemanfaatan teknologi, maka produk-produk hasil pertanian bisa ditingkatkan sehingga mampu dipasarkan secara global,” lanjut dia.

Dengan begitu, perekonomian petani pun ikut terdongkrak. Dikatakan, dengan bertumbuhnya kesejahteraan petani, maka angka kemiskinan dapat terminimalisir.

“Untuk itulah, peran semua pihak dibutuhkan agar sektor pertanian dapat terus maju sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya petani dapat semakin sejahtera,” harapnya.

Salah satu upaya untuk menumbuhkan perekonomian petani adalah melalui BUMDes. Dari pengelolaan BUMDes yang semakin baik, maka upaya pemberdayaan petani juga semakin meningkat.

“BUMDes di tiap desa juga harus didorong agar pengelolaannya semakin maju. Jika BUMDes nya maju, otomatis para petani dapat diberdayakan dengan baik,” tandasnya. (bintari/ariel)

Dilihat: 83

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.