SOSIALISASI NON-PERDA: Pengembangan Infrastruktur di Pemalang Perlu Diperhatikan

BERI PAPARAN: Wakil Ketua DPRD Sukirman memberi paparan dalam sosialisasi non-perda mengenai kurang berkembangnya infrastruktur di Pemalang.(foto: dewi sekarsari)

PEMALANG – Pengembangan infrastruktur kerap menjadi problematika daerah. Berbagai macam infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, gedung sekolah, dan pasar  menjadi perhatian utama dalam pembenahan. Ada daerah dengan pengembangan infrastruktur tinggi, namun ada pula daerah dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.

Demikian dikatakan Sukirman Wakil Ketua DPRD Prov Jawa Tengah dalam kegiatan Sosialisasi Non Perda Pimpinan DPRD Jateng dengan tema “Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan” di Pemalang, Kamis (28/7/2022).

Lebih jauh di hadapan peserta sosialisasi Sukirman menerangkan bahwa infrastruktur di Pemalang sudah sangat memprihatikan dan dia mendorong Pemalang agar segera mengajukan usulan-usulan agar pengembangan infrastruktur bisa lebih maju.

“Harapan kita untuk Pemalang ini segera didorong pembenahan di beberapa titik infrastrukturnya, jalan-jalan penghubung antar desa perlu diperhatikan, kurangnya perhatian ini, menyebabkan masyarakat secara swadaya memperbaiki jalan jalan lubang dengan matrial seadanya, dan jika nanti usulan ini sampai ke kita, kita akan perjuangkan dimusrenbang untuk segera terealisasi,”  terang politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Senada dengan Sukirman, Iskandar Alisyahbana anggota DPRD Pemalang, yang juga didaulat sebagai pembicara dalam acara sosialisasi tersebut juga menuturkan berkenaan dengan infrastruktur di kab pemalang rusak berat, bahwa pemalang ini 60% dalam kondisi rusak parah, maka jika bicara infrastruktur larinya ke kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian.

“Pemerintah harus melakukan terobosan bagaimana mendapatkan anggaran untuk pembangunan, dan saya setuju dengan Pak Sukirman, bahwasanya kabupaten harus segera melakukan usulan-usulan, titik titik mana saja yang sesegera mungkin dibenahi, guna menjamin kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat”, tutur Iskandar.(dewi/priyanto)

Berita Terkait

  • Balkesmas Siap Tangani Covid-19

    UNGARAN – Komisi E DPRD Jateng melakukan pantauan ke Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Kabupaten Semarang, Selasa (1/9/2020), guna mengetahui penanganan Covid–19. Mereka diterima Kepala Balkesmas Wilayah Kab. Semarang Desie Prihandini.

  • DPRD Minta Pemerintah Bisa Redam Gejolak Masyarakat

    SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jateng tengah mengevaluasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama pada harga dan ketersediaan pangan. Hal tersebut menjadi pembahasan bersama dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, belum lama ini. Rapat dipimpin langsung Gubernur Ganjar Pranowo. Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman dan Ferry Wawan Cahyono turut mengikuti rapat tersebut.

  • RAPAT PARIPURNA VIRTUAL: Laporan Keuangan Jateng 2019 Raih WTP

    GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng menggelar Rapat Paripurna secara virtual dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD Provinsi Jateng, Jumat (29/5/2020). Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto dan Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono.

  • Perlu, Optimalisasi Aset & Pendapatan Banhub

    JAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memonitoring perkembangan dan pengelolaan aset milik Pemprov Jateng yang dikelola Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Jateng di Provinsi DKI Jakarta. Dalam pantauan itu, Banhub masih belum mampu mencapai target pendapatan Tahun Anggaran 2021.