Komisi E Soroti Laju Pertumbuhan Penduduk

MG

FOTO BERSAMA : Jajaran Komisi E berfoto bersama di Kantor DP3AP2 DIY.(foto: dyana sulist)

YOGYAKARTA – Pengendalian kependudukan dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi focus pemikiran Komisi E DPRD Jateng. Pada Jumat (3/6/2022), Dewan berkesempatan berkunjung ke Kantor DP3AP2 Provinsi DIY. Kunjungan diterima Carolina Radiastuty selaku Sekretaris DP3AP2 DIY, didampingi Biro Kesra , DP3AP2 Jateng , dan Witono wakil dari BKKBN DIY.

“Laju pertumbuhan penduduk di DIY sebesar 0,58 persen per tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan merupakan lima provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terendah nasional. Sementara Provinsi Jawa Tengah diangka 0,83% dengan total penduduk 36,7 juta, ‘’ Jelas Carolina.

Sekretaris Komisi E Sri Ruwiyati lantas menanyakan perihal program serta kebijakan Pemprov DIY terkait pengendalian laju partumbuhan penduduk.

Menanggapi hal itu, Carolina menyatakan mengelola pertumbuhan penduduk melalui  pengendalian angka kelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pengurangan Unmetneed,  penurunan angka kematian melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Pengarahan mobilitas dan penataan persebaran penduduk, pembangunan keluarga,  penataan sistem informasi administrasi kependudukan.

Dan seperti pemanfaatan GDPK Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam proses finishing untuk selanjutnya disahkan di Biro Hukum Sekda DIY.

Mengenai program penanganan stunting dan juga KB di DIY menjadi percontohan secara Nasional. DIY juara 3 nasional. Stunting di DIY terendah ketiga setelah Provinsi Bali sebanyak 10,9 persen dan DKI Jakarta 16,8 persen. Sesuai dengan Perpres No 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. OPD di DIY sudah membuat RAD yang tertuang dalam Pergub DIY No 92/2020 tanggal 5 November 2020, tetapi masih secara sektoral. Untuk memadukan hal tersebut kemudian dikoordinasikan dengan penerbitan SK Gubernur DIY tentang pembentukan tim percepatan stunting DIY, sehingga upaya menekan stunting lebih terpadu.(dyana/priyanto).

Info Lainnya

  • Disorot, Rasio NPL di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara

    BANJARNEGARA – Hingga Agustus lalu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loans/NPL) di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara tercatat pada angka 43,64%. Realisasi NPL itu masih berada di atas batas Rencana Bisnis Bank (RBB) Agustus 2026 sebesar 43,28% maupun target penurunan NPL pada RBB Desember 2026 sebesar 38,65%

  • Anak Muda Perlu Ikut Berperan dalam Pembangunan Daerah

    GEDUNG BERLIAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika & Bisnis Unnes berbondong-bondong mendatangi Gedung Berlian, Selasa (22/9/2026). Kedatangan mereka bukan untuk berunjuk rasa tapi ingin menimba ilmu mengenai lembaga legislatif

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Resmi Dilantik, Kaukus Perempuan Parlemen Jateng 2025–2030

    GEDUNG BERLIAN — Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Daerah Provinsi Jateng Masa Jabatan 2024–2029 resmi dilantik, Rabu (16/9/2026), bertempat di Lobby Kantor DPRD Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan No. 7 Kota Semarang. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) Badikenita BR. Sitepu yang disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 7 September 2026 – 13 September 2026 Ruang…