Pansus Nelayan Soroti Produksi Olahan Ikan

Screenshot 20211104

BAHAS IKAN. Pansus Nelayan saat bersama dengan pengolah ikan di Kota Yogyakarta Provinsi DIY, Kamis (4/11/2021). (foto dewi kembangarum)

YOGYAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) kini terus mencari kajian dan masukan guna menyusun rancangan draf raperda demi terbentuknya kesejahteraan para petani garam dan nelayan. Demikian disampaikan Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan Nelayan Petani Garam & Pengolahan Garam Riyono, saat berdiskusi dengan jajaran CV. Fania Food Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Provinsi DIY, Kamis (4/11/2021). 

Pada kesempatan itu, Riyono ingin mengetahui fokus pengolahan pangan yang terdapat di CV. Fania Food. “Harapannya, sektor UMKM di Jateng memiliki keahlian dan pengetahuan yang bisa mengolah dan memenuhi standarisasi produk yang ada di Jateng,” kata Politikus PKS itu.

Senada, Wakil Ketua Pansus Nelayan Nurul Furqon juga mengaku ingin menggali informasi untuk memenuhi draft raperda tersebut. “Kami sudah ke beberapa tempat petani garam Jepara, Kebumen, dan Cirebon. Sekiranya ada masukan untuk masalah penyusunan raperda,” ucap legislator PPP itu.

Menanggapinya, Owner CV. Fania Food Kotagede Hani Kusdaryati menerangkan bahwa rumah produksi per 16 Oktober 2021 sudah beralih menjadi PT. Fania Food Indonesia Pintar. “Selain memproporsi aneka olahan ikan dan pusat pelatihan pengolahan ikan. Kami banyak bekerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, salah satunya dengan PT. Danone Indonesia dalam beberapa materi pengolahan ikan,” jelasnya. 

Ada pengolahan yang awalnya dari otak-otak bandeng kemudian berkembang 30 macam lebih, termasuk pemanfaatan sisa duri bandeng. “Produk yang kami hasilkan produk beresiko tinggi sehingga izinnya harus dengan BPOM, selain mahal juga lama,” tambah Hani.

Selain melihat hasil olahan, Pansus Nelayan juga melihat hasil techno park yang berada di Kampung Mina Padi Kabupaten Sleman Provinsi DIY. Mina Padi termasuk sistem pertanian yang dipadukan dengan perikanan dimana lahan padi ditempatkan pada kolam ikan, tanaman padi akan dibesarkan bersamaan dengan membesarkan ikan yang memiliki daya jual tinggi. 

Dalam hal ini, Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Marjianto berharap supaya petani tidak dirugikan dengan persoalan harga. “Tolong pemerintah melindungi petani, salah satunya petani perikanan. Makanya, wisata techno park konsepnya saya masukan semua disini di perikanan,” jelas Marjianto. 

Sebagai informasi, produksi Ikan Sleman bisa mensuplai 50% hingga 60% dari kebutuhan Provinsi DIY. Terdapat 2 inovasi yaitu olah padi dan sistem budaya ikan dengan sentuhan kincir air, yang saat ini dikembangkan dan disetujui KKP. Saat ini, Pemkab Sleman memiliki konsep kontribusi ke masyarakat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan meminta supaya nanti bantuan tersebut mengarah ke sektor perikanan. (dewi/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.