Kasus Covid-19 Menurun, Masyarakat Tetap Patuhi Protkes

IMG

DIALOG TELEVISI : Ketua Pansus Penanggulangan Covid-19 A Baginda Muhammad Mahfuz beserta akademisi dan Dinas Kesehatan Jateng dalam dialog di TATV Surakarta.(foto: soni dinata)

SURAKARTA – Meski jumlah kasus Covid-19 di Jawa Tengah menurun tetap saja masyarakat diminta waspada.

Pengetatan protokol kesehatan (protkes) untuk sementara masih menjadi cara utama dalam mengurangi penyebaran virus. Terpenting pula akurasi dan sinkronisasi data kasus menjadi penting agar penanganan menjadi terfokus dan dari sisi anggaran tidak sia-sia.

Masalah tersebut mengemuka dalam dialog “Aspirasi Jateng : Perkembangan Covid-19 di Jawa Tengah” yang disiarkan secara langsung dari Stasiun TATV Surakarta, Selasa (14/9/2021).

Ketua Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD Jateng Abang Baginda Muhammad Mahfuz menyatakan, secara kerja penanggulangan pandemi dirasa sudah maksimal. Angka kasus di Jateng dalam bebeapa hari ini saja mulai menurun, namun yang menjadi pokok perhatian DPRD adalah masalah data.

Data delay maupun ganda masih terjadi terutama sinkronisasi pendataan antara pusat dengan Jateng. Dengan data yang berbeda tentu akan mengganggu aktivitas masyarakat terutama aktivitas perekonomian. Terpenting juga masalah alokasi anggaran. Data ganda menjadikan alokasi anggaran membengkak dan jadi ganda pula.

“Jadi sisi penganggaran dobel. Semisal item-item kesehatan sudah dicover pemerintah, namun dengan data ganda menjadi tidak tercatat. Ini kan bisa membengkak anggarannya,” ucapnya.

Sementara Atin Suhesti, selaku Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan jateng menjelaskan, secara jumlah dari kasus Covid-19 mengalami penurunan. Bahkan ruang isolasi baikyang disediakan secara terpusat maupun oleh rumah sakit sudah mulai sepi. Namun untuk angka kematian masih terbilang tinggi. Kebanyakan kasus terjadi di tempat isolasi mandiri.

Dengan demikian, keberadaan kasus tersebut masih menjadi perhatian semua pihak. Selain itu masalah pelevelan di Jateng mencatat hanya Brebes masih dalam level 4. Untuk level 3 ada di 17 daerah.

Sementara dari penjelasan Prof Bhisma Murti, dr, MPH, MSc, PhD Kepala Program Studi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS, kunci untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah ketaatan masyarakat mematuhi dan melaksanaan protokol kesehatan. Serta pembatasan kegiatan masyarakat juga turut menyumbang penurunan jumlah kasus.

Ia pun meminta kepada semua elite supaya dalam menyikapi masalah penurunan jumlah kasus tidak perlu secara gegabah, serta memberikan pemahaman yang keliru kepada masyarakat.

“Kasih penjelasan, Covid-19 itu kalau hilang tidak. Virus itu sifatnya muncul tenggelam. Jangan diberi pehaman dengan penurunan ini seakan-akan virus akan hilang. Beri penjelasan kepada masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan,” ucapnya.(cahya/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.