RPJMD Harus Mampu Realisasikan Visi Misi Gubernur

Tanggal -
WhatsApp Image 2025 07 03 at 13.23.30

PEMBAHASAN : Pansus DPRD Jateng melakukan pembahasan RPJMD dengan Bappeda DKI Jakarta.(foto: ervan ramayudha)

JAKARTA – Sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMD Prov. Jateng 2025–2030, Pansus DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja dan diskusi bersama dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Kamis (3/7/2025). Turut dalam pembahasan itu Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo serta jajaran stakeholder Pemprov Jateng.

“Kami ke sini untuk menggali perspektif, prioritas pembangunan, arah kesesuaian dan akomodasi pusat dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta,” ucap Ketua Pansus Ferry Wawan Cahyono kepada Sekretaris Bappeda DKI Jakarta Budi Setiawan beserta Kepala Bidang Perencanaan Stratetigis Kawasan Rama Permana.

Budi menjelaskan, dengan mengambil visi-misi Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, sampai sekarang ini masih terdapat isu-isu Pembangunan yang perlu diselesaikan. Di antaranya pemenuhan layanan dasar, penanganan dampak iklim dan degradasi kualitas lingkungan hidup, ketimpangan sosial, peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian, serta tata kelola pemerintahan yang profesional.

“Selain itu, Jakarta juga perlu mengejar ketertinggalan dari perkembangan kota-kota global lainnya di dunia. Jakarta sekarang ini menempati peringkat ke 74 dari 156 kota dunia. Untuk itu, arah dan ritme pembangunan Jakarta saat ini perlu diakselerasi dengan langkah strategis untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus meningkatkan posisi dan citra positif Jakarta di kancah global,” ucapnya.

Sementara anggota Pansus Sri Hartini menyoroti perihal prioritas pusat seperti Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat bisa dilakukan dan diintegrasikan di dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta.

Rama menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah menyelaraskan kebijakan tersebut masuk dalam RPJMD. Sekarang ini mengenai Koperasi Merah Putih maupun Sekolah rakyat sedang dilakukan pembahasan dengan OPD terkait.

Anggota Pansus Yohannes Winarto tertarik mempertanyakan konsep mekanisme sinergi antara eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta dalam penyusunan RPJMD.

“Adakah praktik baik yang bisa diadaptasi di Jawa Tengah?  Sejauh mana peran DPRD DKI Jakarta dalam memberikan masukan terhadap dokumen rancangan RPJMD?” tanyanya.

Budi menyatakan, Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno disetiap kesempatan meminta supaya hubungan relasi dengan DPRD dikuatkan. Sebagai Lembaga legislative, DPRD juga turut memberikan sumbahsih pemikiran untuk turut menyukseskan visi dan misi gubernur.(tyo/priyanto)

Dilihat: 96

Berita Terkait

  • Wartawan DPRD Sumbar Diskusi soal Pemberitaan Gedung Berlian

    GEDUNG BERLIAN – Sistem pemberitaan menjadi pokok bahasan utama saat Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng berdiskusi bersama Setwan Provinsi Sumbar dan Forum Wartawan Parlemen Sumbar di Ruang Banggar Lantai 4 Gedung Berlian, Rabu (15/3/2023). Pada kesempatan itu, Noprianto selaku Ketua Forum Wartawan Sumbar mengaku pihaknya ingin menggali informasi mengenai sistem pemberitaan dan pola komunikasi antara media massa dan Setwan.

  • Gubernur Serahkan 1.349 SK Pengangkatan CPNS

    GEDUNG BERLIAN – Sekretaris DPRD Jawa Tengah Urip Sihabudin beserta pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengikuti penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 oleh Gubernur Ganjar Pranowo yang dilakukan secara virtual, Jumat (15/1). Acara penyerahan SK dipusatkan di Grhadika Bahti Praja yang juga diikuti Wagub Taj Yasin, Pj Sekda Prasetyo Aribowo.

  • Pembayaran Non Tunai BRT Trans Batam Bisa Dicontoh di Jateng

    BATAM – Komisi D tertarik dengan pengembangan bisnis yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terkait layanan non tunai menggunakan kartu uang elektronik pada bus rapid transit (BRT) Trans Batam. Mulai Januari 2023 sampai dengan pertengahan 2024, Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) UPT Pelayanan Jasa Transportasi (PJT) Dinas Perhubungan Batam dalam operasional BRT sudah 100 persen menggunakan sistem non tunai (cashless).