Desa Wajib Meng-update Data Warga Miskin

TEMUI KONSTITUEN: Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Endro Dwi Cahyono menemui konstituennya di Desa Boloagung, Kayen.(foto: dok-sukarelawan EDC)

PATI – Agenda reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2021/2022, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Endro Dwi Cahyono serap aspirasi masyarakat di Desa Boloagung, Kecamatan Kayen, Selasa (17/5/2022). Pihaknya turut melibatkan salah satu anggota DPRD Pati Suyono yang juga merupakan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kayen.

Pada pertemuan itu, Kepala Desa Boloagung Sutrisno telah dipercaya sebagai tempat reses anggota DPRD Jateng. Selanjutnya pihaknya juga menyebutkan beberapa aspirasi yang selama ini menjadi perhatian dari masyarakat desa sekitar.

“Perihal aspirasi dari masyarakat di antaranya yang menjadi perbincangan selama ini adalah terkait dengan kesehatan, UMKM, pembangunan masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan jalan persawahan, pemuda dan bidang keolahragaan menjadi beberapa poin yang perlu diperhatikan,” ungkap Sutrisno.

Dalam kegiatan yang digelar di Balai Desa Boloagung tersebut dihadiri langsung oleh beberapa perwakilan sukarelawan Endro Dwi Cahyono (EDC) Center,  tokoh masyarakat Desa Boloagung dan perwakilan kepala desa dari beberapa wilayah Kayen.

Salah satu perwakilan masyarakat yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boloagung, Busono menyampaikan, usulan dari perwakilan pemuda terkait renovasi lapangan sepak bola.

Selain permasalahan infrastruktur, salah satu perangkat Desa Boloagung, Sudarno juga menyampaikan perihal layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selama ini dalam pendataan warga miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa lebih terbuka dan di-update. Menurutnya pihak desa sudah melakukan pembaruan terkait data-data tersebut. Tapi warganya belum juga mendapatkan akses KIS atau BPJS Kesehatan subsidi dari pemerintah.

“Kalau dari saya terkait dengan fasilitas kesehatan, salah satunya BPJS kesehatan yang tidak berbayar atau subsidi dari pemerintah, maupun bahkan KIS itu. Kalau berdasarkan yang terjadi adalah perpindahan status ekonomi dari kaya ke miskin. Nah ini seperti apa tindaklanjutnya, karena terkait dengan data kami sudah berusaha update di DTKS itu,” ucap Sudarno.

Sebagai salah satu wakil rakyat yang membidangi kesejahteraan rakyat merespons baik atas beberapa laporan tersebut. Ia berjanji nanti akan menjadi bahan untuk disampaikan saat rapat bersama pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, perihal infrastruktur pihaknya mengungkapkan bahwa hal itu sudah pasti akan direalisasikan tentunya dalam waktu yang sudah didiskusikan dengan kepala desa.

“Dari semua yang panjenengan sampaikan itu merupakan beberapa permasalahan yang selama ini memang sudah kami terima, tentunya pada waktu sidang nanti ini akan kami sampaikan. Bahwa ini lho permasalahannya. Kalau soal infrastruktur itu gampang lah, melalui EDC ajak ngopi dan rembugan soal itu,” tandas anggota Fraksi PDIP.(anif/priyanto)