Junjung Kearifan Lokal dalam Berlebaran

1 asukirman3

HALALBIHALAL : Gubernur Ganjar Pranowo, Wakil Ketua DPRD Sukirman mengikuti halalbihalal yang digelar secara virtual di Gradhika Bakti Praja.(foto: fais fuadi)

SEMARANG – KH. Ahmad Muwafiq atau yang kerap dipanggil dengan sapaan Gus Muwafiq meminta ibadah puasa bisa menjadi pelajaran supaya bisa diimplementasikan sesudah Lebaran ini. Penegasan tersebut disampaikannya secara virtual saat menjadi pembicara dalam Halalbihalal Virtual di Gradhika Bakti Praja, Senin (17/5/20210).

Hadir langsung dalam kesempatan itu Gubernur Ganjar Pranowo, Wagub Taj Yasi, Wakil Ketua DPRD Sukirman, Ketua MUI KH Ahmad Daroji dan pimpinan SKPD maupun BUMN. Dalam kesempatan itu pula seluruh bupati/wali kota se-Jateng hadir secara virtual dari daerahnya masing-masing.

Gus Muwafiq kemudian menerangkan, puasa dan Lebaran di Indonesia juga memiliki kekayaan nilai lokal yang tidak dimiliki negara lain. Budaya bersalaman saat Lebaran atau lebih lekat dikenal masyarakat dengan halalbihalal secara turun temurun telah dikenalkan ulama sejak lama. Selama tujuh hari, masyarakat tidak berhenti pada satu tempat. Mereka berpindah-pindah bersilaturahmi kepada yang tua, handai taulan, kerabat dan sebagainya. Nilai itulah yang jarang ada di negara-negara lain termasuk di Arab Saudi.

“Karena sekarang masih pandemi, orang jadi kaget tiba-tiba saja tidak boleh ke mana-mana, termasuk mudik. Mau bagaimana lagi lagi pagebluk, mobilitas orang harus dibatasi supaya tidak menular ke sana ke sini,” ucapnya dari kediamannya di Sleman, DIY.

Gubernur pun dalam pembukaannya turut memberikan apresiasi dengan kinerja bupati/wali kota yang mau bersusah-susah meminta warganya supaya tidak mudik. Bahkan ia dalam kesempatan itu dia turut meminta sejumlah laporan dari daerah-daerah perbatasan seperti Brebes, Cilacap, Rembang, Wonogiri perihal perkembangan dari penerapan tidak mudik.

“Secara keseluruhan data dari Dinas Perhubungan menyatakan ada sekitar 600 ribu an pemudik yang masuk ke Jateng. Kami pun menginstruksikan kepada bupati/wali kota untuk memantau perkembangan penanganan Covid-19,” ucapnya.(faiz/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.