MUNGKID – DPRD Provinsi Jateng menilai penanganan dan perlindungan pekerja informal tidak boleh lagi berjalan dengan skema satu arah dari pemerintah. Melalui Raperda tentang Pemberdayaan & Perlindungan Pekerja Informal, pemerintah provinsi mendorong terciptanya partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan wadah komunitas serta kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah (NGO)
PEKALONGAN – Sektor informal adalah urat nadi perekonomian Jateng. Namun, polis perlindungan bagi para pelakunya masih minim
GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.
PEKALONGAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong penguatan perlindungan bagi tenaga kerja informal melalui inisiasi regulasi daerah yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi bagi pekerja informal di Jateng. Hal itu disampaikan Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, dalam Seminar DPRD Provinsi Jateng dengan tema ‘Menggagas Raperda tentang Perlindungan Pekerja Informal’ di Hotel Amandaru, Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026).
PEKALONGAN – Upaya Pemerintah Kota Pekalongan melindungi pekerja sektor informal mendapat perhatian khusus dari Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Saat bertandang ke Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026), Komisi E mendalami berbagai program perlindungan tenaga kerja rentan yang dinilai telah berjalan cukup konkret dan menyentuh masyarakat bawah.
SUKOHARJO – Komisi E DPRD Provinsi Jateng masih fokus dalam penyusunan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Informal. Guna mendapatkan data komprehensif, beberapa daerah sudah dikunjungi, termasuk Setda Kabupaten Sukoharjo, Selasa (5/5/2026).
SRAGEN –Â Komisi E DPRD Provinsi Jateng masih menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Hal itu terlihat saat Komisi E menyambangi UPTD Technopark Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kamis (15/1/2026).
PEKALONGAN –Â Perlindungan terhadap tenaga kerja harus menyeluruh, termasuk pekerja di aektor informal. Hal itulah yang menjadi sorotan Komisi E DPRD Provinsi Jateng, saat berdiskusi dengan Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan, Rabu (17/12/2025).
