Raperda Hari Jadi Jateng Dikonsultasikan
JAKARTAÂ – Hari Jadi Jateng yang semula pada 15 Agustus 1950 akan diubah menjadi 19 Agustus 1945. Untuk itu, baik eksekutif maupun legislatif, kini mengonsultasikannya secara langsung ke Kemendagri.

JAKARTAÂ – Hari Jadi Jateng yang semula pada 15 Agustus 1950 akan diubah menjadi 19 Agustus 1945. Untuk itu, baik eksekutif maupun legislatif, kini mengonsultasikannya secara langsung ke Kemendagri.

GEDUNG BERLIANÂ – Komisi A DPRD Provinsi Jateng kembali melanjutkan rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Ada 7 OPD yang hadir di ruang rapat Komisi A, Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (21/6/2023).

KARANGANYAR – Konflik sosial kerap menjadi pemicu permasalahan daerah. Ketidakadilan, kesenjangan sosial-ekonomi, maupun ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik merupakan embrio dari cekcok, perselisihan, maupun pertentangan antarorang dan kelompok masyarakat.

KARANGANYAR – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Gugatan Penggunaan Sistem Pemilu di Indonesia yang menegaskan Pemilu 2024 mendatang menggunakan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan lembaga penyelenggara pemilu.

GEDUNG BERLIAN – Program kerja kehumasan di Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng menjadi daya tarik tersendiri bagi DPRD Provinsi Banten. Untuk itu, lembaga legislatif dari ujung barat Pulau Jawa tersebut berkunjung dan mendiskusikan persoalan kehumasan bersama Komisi A DPRD Provinsi Jateng, baru-baru ini.

YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Jateng melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Yogyakarta Jateng, Rabu (24/5/2023). Ketua Komisi A DPRD Jateng Muhammad Sholeh menyampaikan, kunjungan dilaksanakan dalam rangka mensinergikan antara BPSDM Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan pengembangan kompetensi ASN.

GROBOGAN – Anggota DPRD Jateng Deny Septiviant melihat sekarang ini pembangunan infrastruktur di desa sudah semakin membaik. Hal ini tidak lepas dari perhatian yang besar dari pemerintah daerah maupun DPRD.

SEMARANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjaga kenetralitasannya pada Pemilu 2024. Netralitas berarti tidak berpihak, dengan arti tidak ikut dan tidak membantu salah satu pihak dalam hal ini kontestan (parpol, calon kepala Negara maupun kepala daerah).

SURAKARTA – Komisi A berharap KPU dapat memaksimalkan fungsi dan perannya sebagai penyelenggara Pemilu 2024. Anggota Komisi A Muhammad Yunus menyampaikan tugas utama KPU adalah mencari solusi dan terobosan-terobosan bagaimana agar pemilu/pilkada berjalan dengan sebaik-baiknya secara demokratis. Titik terang sudah ada, walaupun masih ada beberapa indeks yang kurang terkait KPU dan Bawaslu.

SURAKARTA – Komisi A DPRD Jateng berkunjung dan melihat proses persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dalam beberapa pekan terakhir ini, mereka berkunjung ke lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada Senin (8/5/2023), Komisi A berkunjung ke Bawaslu Kota Surakarta. Pada kunjungan yang dipimpin anggota Muhammad Yunus diterima Ketua Bawaslu Budi Wahyono.

YOGYAKARTA – Jajaran Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (11/4/2023). Kunjungan itu dilakukan dalam rangka studi banding tentang penanganan konflik sosial. Provinsi DIY memiliki keistimewaan, jadi proses penanganan konflik-konflik perlu dipelajari lebih detail.

SURABAYA – Penyusunan Raperda Penanganan Konflik Sosial memasuki pembuatan draf naskah akademik. Komisi A sebagai inisiator raperda itu, Rabu 5/4/2023), berkunjung ke Kantor Pemprov Jawa Timur guna mendapatkan data dan informasi mengenai penanganan konflik sosial. Pada kunjungan itu Komisi A diterima Benni Sampirwanto menjabat Asisten I Setdaprov Jatim.