komisi a

  • DPRD Inisiasi Raperda Penanganan Konflik Sosial

    KARANGANYAR – Konflik sosial kerap menjadi pemicu permasalahan daerah. Ketidakadilan, kesenjangan sosial-ekonomi, maupun ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik merupakan embrio dari cekcok, perselisihan, maupun pertentangan antarorang dan kelompok masyarakat.

  • DPRD Jateng Dorong Penguatan KPU & Bawaslu

    KARANGANYAR – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Gugatan Penggunaan Sistem Pemilu di Indonesia yang menegaskan Pemilu 2024 mendatang menggunakan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan lembaga penyelenggara pemilu.

  • Komisi A Dorong Pembentukan ASN Berkualitas

    YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Jateng melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Yogyakarta Jateng, Rabu (24/5/2023). Ketua Komisi A DPRD Jateng Muhammad Sholeh menyampaikan, kunjungan dilaksanakan dalam rangka mensinergikan antara BPSDM Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan pengembangan kompetensi ASN.

  • KPU Diminta Teliti dan Hindari Data Pemilih Ganda

    SURAKARTA – Komisi A berharap KPU dapat memaksimalkan fungsi dan perannya sebagai penyelenggara Pemilu 2024. Anggota Komisi A Muhammad Yunus menyampaikan tugas utama KPU adalah mencari solusi dan terobosan-terobosan bagaimana agar pemilu/pilkada berjalan dengan sebaik-baiknya secara demokratis. Titik terang sudah ada, walaupun masih ada beberapa indeks yang kurang terkait KPU dan Bawaslu.

  • Peran Pengawasan Bawaslu Ditingkatkan, Tangkal Hoaks

    SURAKARTA – Komisi A DPRD Jateng berkunjung dan melihat proses persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dalam beberapa pekan terakhir ini, mereka berkunjung ke lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada Senin (8/5/2023), Komisi A berkunjung ke Bawaslu Kota Surakarta. Pada kunjungan yang dipimpin anggota Muhammad Yunus diterima Ketua Bawaslu Budi Wahyono.

  • Komisi A Nilai DIY Mampu Tangani Konflik Sosial

    YOGYAKARTA – Jajaran Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (11/4/2023). Kunjungan itu dilakukan dalam rangka studi banding tentang penanganan konflik sosial. Provinsi DIY memiliki keistimewaan, jadi proses penanganan konflik-konflik perlu dipelajari lebih detail.

  • Penanganan Konflik Sosial Perlu Regulasi Komprehensif

    SURABAYA – Penyusunan Raperda Penanganan Konflik Sosial memasuki pembuatan draf naskah akademik. Komisi A sebagai inisiator raperda itu, Rabu 5/4/2023), berkunjung ke Kantor Pemprov Jawa Timur guna mendapatkan data dan informasi mengenai penanganan konflik sosial. Pada kunjungan itu Komisi A diterima Benni Sampirwanto menjabat Asisten I Setdaprov Jatim.