komisi a

  • PODCAST: Perlunya Pengawasan Siaran Menjelang Pemilu 2024

    GEDUNG BERLIAN – Peran media massa dan parpol dalam Pemilu 2024 menjadi tema podcast yang digelar di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Rabu (29/3/2023). Dalam podcast itu, hadir Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Djoni Kristijanto, Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin, dan Komisioner KPID Jateng Ari Yusmindarsih.

  • Komisi A Ingin Ada Pelurusan Sejarah Hari Jadi Jawa Tengah

    SEMARANG – Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh berharap masalah pelurusan sejarah pembentukan Provinsi Jawa Tengah ada titik terang. Ia mewakili DPRD menyambut baik upaya Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI yang berusaha merevisi UU Provinsi Jawa Tengah. Penegasan ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Panja Komisi II bersama Gubernur Ganjar Pranowo di Lt II Gedung Gubernuran Jateng, Kamis (16/3/2023).

  • Komisi A Terima Aspirasi Warga Korban Investasi PT ASG

    GEDUNG BERLIAN – Puluhan orang yang tergabung dalam Paguyuban Korban Investasi PT ASG mendatangi Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (14/3/2023). Korban merupakan member PT ASG- sebuah akun investasi milik Dewa Aldo Serena. Mereka berharap DPRD dapat membantu permasalahan mereka supaya dana jutaan rupiah yang diinvestasikan bisa ditarik kembali.

  • Komisi A Minta Tingkat Partisipasi Pemilih di Wonogiri Naik

    WONOGIRI – Dalam tataran geopolitik di Jateng, jumlah pemilih di Wonogiri sebenarnya sangat besar. Terlebih Wonogiri menjadi salah satu daerah terluas di Jateng. Namun demikian, tingkat partisipasi di daerah tersebut sangat minim. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Komisi A DPRD Jateng dengan KPU Wonogiri, Jumat (10/3/2023). Diungkapkan pimpinan rombongan Komisi A Muhammad Yunus, tingkat partisipasi dengan jumlah pemilih potensial sangat tidak sebanding. Dengan melihat data pada Pemilu 2019, tingkat partisipasinya sangat rendah.

  • Perlu, Restrukturisasi TPS dilakukan secara Detail

    BOYOLALI – Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong restrukturisasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di KPU Kabupaten Boyolali karena akan berdampak pada efektifitas anggaran, baik anggaran Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Restrukturisasi itu harus mempertimbangkan rasio dan keterjangkauan mengingat Boyolali memiliki letak geografis yang konturnya beragam, sangat dekat dengan puncak gunung berapi di bagian atas dan Bendung Kedung Ombo dibawahnya.