RAPAT KERJA: Pembangunan Daerah Perlu Peran Aktif Masyarakat Desa

Tanggal -
IMG

Juli Krisdianto. (foto setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Komisi A DPRD Provinsi Jateng kembali melanjutkan rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Ada 7 OPD yang hadir di ruang rapat Komisi A, Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (21/6/2023).

Diantaranya Inspektorat, Biro Organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kearsipan & Perpustakaan, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah & Kerjasama, Biro Administrasi & Pengadaan Barang/Jasa, dan Biro Administrasi & Pembangunan Daerah.

Dalam paparan singkatnya, selain persiapan memasuki masa Pemilu 2024 mendatang, pengembangan masyarakat desa juga menjadi sorotan.

Dalam pembahasan itu, Sekretaris Komisi A, Juli Krisdianto, menilai pentingnya memberdayakan dan menggandeng masyarakat pedesaan.

“Dalam pembangunan Jateng, maka tidak lepas dari menggandeng dan mengajak masyarakat desa untuk ikut andil seperti penyediaan arsip-arsip pemerintahan desa di masa lalu,” terang legislator asal PDI Perjuangan itu. (iyok/ariel)

Dilihat: 93

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam