KPID Perlu Tingkatkan Upaya Pembinaan Lembaga Penyiaran
YOGYAKARTA – Undang Undang tentang penyiaran bertujuan tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari konten siaran. Namun juga melindungi dan menumbuhkembangkan industri penyiaran.

YOGYAKARTA – Undang Undang tentang penyiaran bertujuan tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari konten siaran. Namun juga melindungi dan menumbuhkembangkan industri penyiaran.

JAKARTA – Dalam waktu dekat ini, Komisi DPRD Provinsi Jateng akan menggelar proses rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng. Untuk mempersiapkannya, Komisi A melakukan konsultasi ke Komisi Informasi (KI) Pusat, Jumat (7/1/2022).

KARANGANYAR – Dalam diskusi di Kantor Disdukcapil Kabupaten Karanganyar, Rabu (5/1/2021), Komisi A DPRD Provinsi Jateng meminta agar persoalan validitas data kependudukan diperhatikan lebih serius. Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh, saat memimpin rombongannya dalam kegiatan monitoring pelayanan adminduk selama pandemi Covid-19.

BOYOLALI – Persoalan duplikasi data atau munculnya data ganda penduduk menjadi sorotan Komisi A DPRD Provinsi Jateng. Untuk itu, Komisi A meminta setiap disdukcapil dapat mewaspadainya dengan cara pembaruan data atau updating data dalam administrasi kependudukan (adminduk).

BANJARNEGARA – Menghadapi masa libur Natal & Tahun Baru (nataru), Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau kesiapan Kabupaten Banjarnegara mewaspadai penyebaran Covid-19, Senin (20/12/2021). Dalam diskusi bersama jajaran Satpol PP setempat, Ketua Komisi A Mohammad Saleh menghimbau agar pembatasan aktifitas tetap dilakukan.

GUBERNURAN – Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Transportasi Libur Natal 2021 & Tahun Baru 2022 (Nataru) di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Kamis (16/12/2021).

YOGYAKARTA โ Permasalahan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus menjadi sorotan Komisi A. Atas dasar hal tersebut, Komisi A bertukar informasi ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (14/12/2021), untuk membahas beberapa kendala yang ditemukan di Jateng.

GEDUNG BERLIAN โ Permasalahan infrastruktur kerap mengemuka dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat yang dilakukan anggota DPRD Jateng selama reses. Masa reses merupakan waktu masing-masing anggota DPRD menerima aspirasi dari masyarakat/konstituennya di daerah pemilihannya.

WONOSOBO – DPRD Provinsi Jateng terus mendorong adanya pembenahan infrastruktur di pedesaan. Dengan pembenahan itu, dipastikan perekonomian di desa dapat bertumbuh.