DPRD Jateng

  • Antisipasi Kekeringan, Fungsi Embung Harus Dioptimalkan

    Nur Saadah. (foto teguh prasetyo) PEKALONGAN โ€” Puncak musim kemarau yang diprediksi mulai menyapa Jateng pada Juni 2026. Menyikapi kondisi itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah meminta pemprov untuk segera mengambil langkah taktis dengan mengoptimalkan fungsi embung…

  • Pentingnya Kualitas Jalan Provinsi

    BATANG – Guna mendapatkan data dan informasi untuk penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draft Raperda tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi, Komisi D DPRD Provinsi Jateng meninjau 2 ruas jalan milik provinsi. Pertama di ruas Jalan Wonotunggal-Surjo di Kabupaten Batang dan kedua di ruas Jalan Wiradesa-Kajen Kabupaten Pekalongan, Jumat (12/6/2026).

  • Komisi E Tegaskan Larangan Titip Siswa & Pungli

    UNGARAN โ€“ Komisi E DPRD Provinsi Jateng melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMK Negeri 2 Salatiga, Jumat (12/6/2026). Kunjungan itu dipimpin Anggota Komisi E, Bagus Suryo Kusumo.

  • Disorot, Kredit Macet Bank Jateng Cabang Boyolali

    KLATEN โ€“ Kinerja Bank Jateng Cabang Boyolali menjadi perhatian Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Saat berdiskusi dengan Direksi Bank Jateng Cabang Klaten dan Cabang Boyolali di Kantor Bank Jateng Cabang Klaten, Jumat (12/6/2026), Komisi C mencatat rasio Non-Performing Loans (NPL) atau kredit macet di Boyolali telah mendekati ambang batas yang perlu diwaspadai, sementara kondisi di Klaten dinilai relatif lebih terkendali.

  • Perlunya Sinergi dalam Pengelolaan Tahura KGPAA Mangkunagoro I

    KARANGANYAR โ€“ Taman Hutan Rakyat (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I bukan sekadar destinasi wisata alam, melainkan benteng konservasi yang memegang peran vital bagi ekosistem di lereng Gunung Lawu. Sebagai daerah tangkapan air, habitat keanekaragaman hayati, dan sarana edukasi, optimalisasi fungsi hutan raya ini mendesak untuk terus ditingkatkan melalui kolaborasi lintas wilayah.

  • Harus Diselesaikan, Persoalan Aset di Asemdoyong

    PEMALANG โ€“ Komisi A DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring aset tanah dan bangunan milik pemprov di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kabupaten Pemalang, Jumat (12/6/2026). Fokus utamanya adalah persoalan tumpang tindih aset yang masih terjadi di kawasan pelabuhan.

  • RAPAT PARIPURNA: Jateng Raih Opini WTP ke 15 dari BPK

    GEDUNG BERLIAN –ย Untuk kali ke 15 secara berturut-turut Provinsi Jateng meraih opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dari BPK RI. Raihan itu disampaikan Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto, Senin (8/6/2026).ย 

  • Pentingnya Penguatan Mutu Panti Sosial

    YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama Dinas Sosial Daerah Istimewa (DI.) Yogyakarta, Jumat (5/6/2026). Tujuannya, menggali informasi terkait pemenuhan rehabilitasi sosial di panti, tata kelola panti sosial, dan strategi pemberdayaan penerima manfaat pasca keluar dari panti.

  • Di TPA Supit Urang Malang, Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary Landfill Sangat Optimal

    MALANG โ€“ Upaya mencari solusi penanganan persoalan sampah mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang milik Pemerintah Kota Malang, Jumat (5/6/2026). Disana, Komisi D ingin memperoleh informasi sekaligus mempelajari sistem pengelolaan sampah yang dinilai berhasil menjadikan Kota Malang tetap bersih dan mampu mengurangi ketergantungan pada praktik pembuangan terbuka.

  • Komisi C & BPKA DIY Diskusi soal Pajak Daerah

    YOGYAKARTA – Komisi C DPRD Jateng terus mengebut penyusunan Raperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Setelah melakukan pengumpulan data ke beberapa kabupaten di Provinsi Jateng, Komisi C juga mengajak Setda Daerah Istimewa (DI.) Yogyakarta untuk mendiskusikan perihal tersebut.

  • Perlunya Peningkatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik

    YOGYAKARTA โ€“ Komisi A DPRD Provinsi Jateng masih fokus pada optimalisasi pelayanan publik. Salah satu upayanya yakni mencari data dan informasi ke Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa (DI.) Yogyakarta, Jumat (5/6/2026), untuk mendiskusikan tata kelola pelayanan publik, penerapan teknologi informasi, penyusunan regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan yang bersih (good and clean government)