SUKOHARJO – Perubahan regulasi mengenai hibah daerah menjadi alasan utama DPRD Provinsi Jateng mengusulkan pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. Aturan itu dinilai tidak lagi relevan setelah ketentuan mengenai hibah daerah diatur dalam regulasi yang lebih baru
KLATEN – Bapemperda DPRD Provinsi Jateng memperkuat materi dalam penyusunan Raperda tentang Garis Sempadan melalui diskusi bersama Dinas PUPR Kabupaten Klaten dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo, Senin (25/5/2026). Diskusi itu difokuskan untuk menghimpun data teknis, menyelaraskan regulasi hingga mencari solusi atas persoalan pemanfaatan ruang sempadan yang masih kerap menimbulkan pelanggaran di lapangan.
CIREBON – Dalam upaya pengawasan perkembangan pertumbuhan ruang dan pembangunan daerah, Bapemperda DPRD Provinsi Jateng terus mencari masukan dan informasi untuk memperkaya materi dalam pembahasan Raperda Garis Sempadan, salah satunya ke Provinsi Jabar. Ketua Bapemperda Provinsi Jateng Iskandar Zulkarnain mengungkapkan sangat perlunya perda tentang penyelenggaraan garis sempadan di Jateng.
SAMARINDA — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng terus mengebut penyusunan Raperda Garis Sempadan. Guna memperkuat materi raperda, selain ke beberapa daerah di Jateng, Bapemperda juga menyambangi Provinsi Kaltim, Senin (11/5/2026).
SLAWI — Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Balai Pengelola Jalan (BPJ) Wilayah Tegal Dinas PUPR Provinsi Jateng guna menggali masukan sebagai bahan penguatan Raperda tentang Garis Sempadan. Kegiatan itu berlangsung di Balai DPUPR Kabupaten Tegal, Senin (4/5/2026).
JAKARTAÂ – Berbagai permasalahan sosial seringkali terjadi pada proyek-proyek pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik dan gas. Untuk itu, Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengah Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mendapatkan informasi mengenai peraturan tentang batas dan ruang bebas untuk tenaga listrik.
SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng terus mengebut penyusunan Raperda tentang Sempadan Sungai. Salah satunya menggali informasi di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Kota Surakarta, Selasa (24/2/2026).
YOGYAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng melakukan diskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DI. Yogyakarta, Senin (12/1/2026). Tujuannya, studi banding mengenai muatan materi naskah akademik dan draft Raperda tentang Garis Sempadan.
SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Balai Pengelolaan Jalan DPU Bina Marga & Cipta Karya (BMCK) Wilayah Surakarta, Kamis (8/1/2026). Tujuannya, mematangkan penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda tentang Garis Sempadan.
JAKARTA – Berkenaan dengan adanya usul prakarsa Raperda tentang Garis Sempadan, Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berkonsultasi ke Ditjen Bina Marga Kemen PU, Rabu (3/12/2025). Disana, Bapemperda disambut Ketua Tim Subdit Wilayah I Daerah Jawa Bali Sumatera Waluyo Fitriansyah.
JAKARTA –Â Bapemperda DPRD Provinsi Jateng melaksanakan kegiatan konsultasi Propemperda Tahun Anggaran 2026 ke Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Kota Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025). Saat berdiskusi, ada 2 raperda yang dikonsultasikan yakni Raperda tentang Garis Sempadan dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jateng.
PEKALONGAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Kantor Satpol PP Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kamis (24/10/2025). Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda Masfui Masduki itu bertujuan untuk berkoordinasi dan menyerap aspirasi terkait penyusunan Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).
