Sleman Mampu Gelar Imunisasi Lebih dari 90%

SAVE 20240505

SOAL IMUNISASI. Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Selasa (2/4/2024), mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman terkait pelaksanaan imunisasi dalam upaya pencegahan penyakit menular. (foto dwi nugraheni)

SLEMAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Selasa (2/4/2024), mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kunjungan itu dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan imunisasi dalam upaya pencegahan penyakit menular.

Dipimpin Ketua Komisi E Abdul Hamid beserta staf dari Dinas Kesehatan Jateng, mereka diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis Atika Nurhesti. Pada kesempatan itu, Abdul Hamid menegaskan pihaknya ingin mengetahui program dari Pemkab Sleman dalam upaya pengendalian penyakit menular serta pencegahannya.

Sebagai daerah di ujung utara Provinsi DI. Yogyakarta yang berbatasan dengan Jateng, tentu banyak permasalahan yang muncul. Dirinya meyakini Pemkab Sleman memiliki upaya-upaya pengandalian sekaligus pencegahannya.

“Bagaimana penyakit-penyakit yang sifatnya menular bisa di tanggulangi di daerah yang terdampak dan jangan sampai jebol ke daerah-daerah lain,” tanya Hamid.

Menanggapi itu, Atika menjelaskan, mengenai imunisasi polio yang digelar secara serentak sampai sekarang ini angka sasarannya sudah lebih dari 90%. Diakuinya, pencapaian angka sasaran imunisasi tersebut tidak lepas dari kesadaran warga yang tinggi untuk mengimunisasikan anak. Bahkan warga desa yang ada di lereng Gunung Merapi pun dengan bersusah payah mendatangi tempat posyandu.

“Kasus polio itu sebenarnya terbilang laten. Penyakit tersebut sebenarnya sudah dinyatakan tidak ada atau punah tetapi setelah diselidiki ternyata ada. Polio atau poliomyelitis merupakan penyakit sangat menular yang disebabkan oleh infeksi virus dengani menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Polio tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan, namun dapat dicegah dengan imunisasi,” jelas Atika.

Sementara, Anggota Komisi E Messy Widiastuti menanyakan keberadaan posyandu. Tempat tersebut dinilai menjadi tumpuan kegiatan imunisasi.

Atika menjelaskan DI. Yogyakarta sejak 2006 dan 2007 sudah mulai memiliki pelayanan askes dan penjadwalan lebih maksimal difokuskan mendata anak-anak. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ini, lanjut dia, mempunyai banyak posyandu di semua pedukuhan. Seperti daerah Prambanan itu di daerah gunung dan susah dijangkau tetapi, tetap diberdayakan posyandu. (diana/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.