Saatnya Kebun Benih Padi Tegalgondo Dioptimalkan

Tanggal -
WhatsApp Image 2024 10 29 at 15.38.57 (3)

PERTEMUAN : Jajaran Komisi B setelah pertemuan dengan pihak Kebun Benih Tegalgondo, Sukoharjo.(foto: setyo herlambang)

SUKOHARJO – Target pemerintah untuk swasembada pangan tidak boleh lepas dari pengadaan benih. Terlebih bila Provinsi Jateng ingin mengembalikan daerah yang bisa berswasembada beras maka pengadaan benih padi menjadi keharusan.

Ketua Komisi B Sri Hartini mengemukakan, pihaknya sedang fokus menggali informasi terutama dari OPD yang menjadi mitra kerjanya terkait target pembangunan nasional yakni swasembada pangan. Seperti saat kunjungan ke Kebun Benih Padi Tegalgondo (Sukoharjo) dan Balai Veteriner Boyolali, Selasa (29/10/2024), Komisi B ingin mendapatkan masukan termasuk kekurangan dari kondisi sekarang ini bila dikaitkan dengan target swasembada pangan.

“Kami yang baru dilantik ini berupaya mengevaluasi APBD 2024 terutama untuk OPD-OPD mitra kerja kami. Realisasi selama ini apa termasuk adakah kesulitan. Kami ingin punya program besar untuk bisa mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo untuk mengembalikan swasembada pangan,” jelasnya.      

Di Kebun Benih Padi Tegalgondo di Jalan Raya Solo-Jogja, Kartasura, Sukoharjo, Kepala Balai BenihTanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Surakarta Aris Munandar mengemukakan, membutuhkan perhatian ekstra besar untuk mengoptimalkan Kebun Benih Padi Tegalgondo. Sekarang ini benih padi yang diperbanyak merupakan varietas yang disesuaikan dengan minat masyarakat. Seperti varietas citubagendit, ciherang, membramo, inpari 1, inpari 8, dsb.

“Untuk anggaran antara belanja dengan nilai kebutuhan tidak seimbang. Anggaran di BBTPH di Dinas Pertanian dan Perkebunan terbilang kecil. Anggaran Rp 3 miliar terbagi untuk 16 kebun. Belum terpotong anggaran Rp 2,4 miliar Sebagian untuk menggaji tenaga honorer,” ucapnya.

Anggota Komisi B Ferry Wawan Cahyono menambahkan, pihaknya mempersilakan KBP Tegalgondo mengusulkan kebutuhan anggaran selama setahun. Namun demikian juga perlu ada ketercapaian hasil dari pengusulan anggaran tersebut.

“Pihak KBP Tegalgondo silakan mengusulkan anggarannya. Namun pencapaian kinerja juga harus diimbangi. Penyediaan benih padi dasar sangat diperlukan masyarakat, sudah saatnya diperbanyak pembibitannya,” kata dia.

Sekretaris Komisi B Soleha Kurniawati menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang seluruh OPD untuk mendiskusikan target pencapaian yang menjadi priorotas pada 2025.(tyo/priyanto)

Dilihat: 94

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.