BICARA BENCANA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan BPBD di Kabupaten Banyumas, Jumat (12/11/2021), membahas soal mitigasi bencana. (foto priskilla candra cahyaningtyas)
BANYUMAS – Upaya mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya harus lebih terpadu dan mendapatkan fasilitas pencegahan bencana alam. Demikian disampaikan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widyastuti saat berdiskusi bersama BPBD, Jumat (12/11/2021).
“Bencana alam tidak tahu kapan datang beserta jenis bencananya karena sifatnya yang tiba-tiba. Untuk itu, sebaiknya BPBD melakukan pencegahan bencana alam agar BPBD tidak kewalahan saat terjadi bencana alam dan hal tersebut bisa mengurangi korban jiwa, bahkan tidak ada, dan masyarakat menjadi lebih aman,” ucap Politikus PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi E Inna Hadianala juga ikut menyarankan agar setiap bagian dalam kewaspadaan Bencana Alam di daerah Banyumas tetap saling terkait secara hati dan sikap kemanusiaannya. Masyarakat tentu akan merasa terlindungi sehingga ikut mampu membantu dengan perasaan ikhlas.
“Itulah sinergi pemerintah bersama masyarakat untuk bersatu,” kata legislator dari Fraksi PPP itu.
Menanggapinya, Kepala BPBD Kabupaten Banyumas Titik Puji Astuti mengatakan pihaknya selalu memberikan laporan dan berkoordinasi dengan para relawan yang ada di Banyumas. Hal itu dilakukan jika terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Bahkan, jika terdapat gangguan alam seperti pohon tumbang, relawan pun siap siaga membantu BPBD untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Aktivitasnya tetap siaga, pun masyarakat juga tidak hanya diam namun ikut membantu jika di daerah lain terkena bencana. Jika terjadi bencana, relawan dan dinas-dinas terkait langsung berangkat ke lokasi kejadian tanpa kami pihak BPBD meminta tolong. Kami sangat terbantu dengan adanya inisiatif yang sangat luar biasa, baik dari pihak pemerintah Banyumas maupun masyarakat,” ucap Titik.
Dikatakan, pihaknya juga sudah menjalin hubungan dengan para komunitas milik BPBD di masing-masing daerah. Mereka juga dilibatkan dalam sosialiasi termasuk pelatihan mengenai kebencanaan.
“Kami berharap Komisi E mampu membantu terkait anggaran guna program pencegahan Bencana Alam agar masyarakat lebih aman,” katanya.
Sebagai informasi, kawasan rawan bencana banjir berada di 6 kecamatan yakni Kecamatan Banyumas, Kemranjen, Sumpuh, Tanbak, Kalibagor, dan Lumbir. Peran BPBD menjadi penting untuk mengatasi masalah bencana alam tersebut terlebih pada banjir dan tanah longsor yang sering terjadi. (tyas/ariel)
