RAPAT KERJA KOMISI A: Bahas Penegakan Protkes

Tanggal -
Screenshot 20210107

BAHAS PROTKES. Komisi A DPRD Provinsi Jateng saat rapat kerja dengan Satpol PP di ruang kerja Komisi A, Kamis (7/1/2021), membahas soal penegakan protkes di kabupaten/ kota. (foto setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Hingga kini, kasus Covid-19 di Provinsi Jateng masih cukup tinggi. Untuk itu, Komisi A DPRD Provinsi Jateng meminta Satpol PP lebih gencar melakukan operasi penegakan protokol kesehatan (protkes) di kabupaten/ kota.

Demikian disampaikan oleh Ketua Komiso A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh, saat berdiskusi bersama Satpol PP Provinsi Jateng di ruang rapat Komisi A, Kamis (7/1/2021). Dalam rapat itu, ia mengatakan pentingnya memperkuat peraturan protkes di setiap daerah. Nantinya, Komisi A bersama Satpol PP di daerah pemilihan (dapil) masing-masing akan sidak penegakan protkes untuk menekan kasus Covid-19. 

“Tingkat penyebaran covid yang begitu masif sehingga perlu adanya cara khusus untuk menekan penyebarannya di kabupaten/ kota di Jateng. Bersama Anggota Komisi A didampingi Satpol PP terjun ke setiap dapil masing-masing untuk menegakan protkes di titik rawan keramaian. Termasuk, sosialisasi lewat talkshow,” terangnya.

Mendengar hal itu, Kepala Satpol PP Provinsi Jateng Budiyanto Eko Purwono mengaku siap menggandeng legislatif atau wakil rakyat untuk mendorong kesadaran sekaligus kedisiplinan masyarakat. Dengan begitu, protkes di masa kondisi pandemi ini dapat lebih dipatuhi.

“Anggota Dewan bersama Satpol PP akan melaksanakan penegakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dengan terjun ke setiap daerah kabupaten/ kota, diharapkan masyarakat bisa lebih mematuhi peraturan yang ditetapkan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” kata Budiyanto. (setyo/ariel)

Dilihat: 43

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.