RAKER KOMISI C: Soroti Muatan Lokal dalam Raperda PKD

20220913141541 IMG

 SOAL RAPERDA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng membahas Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) di ruang rapat komisi, Selasa (13/9/2022). (foto ariel noviandri)

GEDUNG BERLIAN – Komisi C DPRD Provinsi Jateng kembali membahas Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) di ruang rapat komisi, Selasa (13/9/2022). Dalam rapat itu, Komisi C menyoroti local wisdom atau muatan lokal dalam draft raperda.

Seperti diutarakan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, muatan lokal itu masih diperlukan dalam raperda. Karena, dengan adanya muatan lokal, diyakini bisa meningkatkan pendapatan sekaligus kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Salah satu muatan lokal yang perlu dikaji yakni tata kelola keuangan sekolah (SMA/ SMK),” kata Bambang.

Sebagai informasi, OPD yang hadir dalam rapat itu diantaranya Bapenda, BPKAD, dan Biro Hukum Setda Provinsi Jateng. Masing-masing OPD tersebut memberikan paparan berupa saran dan masukan kepada Komisi C sebagai informasi dalam penyusunan draft raperda.

Dalam hal ini, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Zainudin menilai raperda yang sedang disusun sekarang merupakan mandat dari regulasi diatasnya. Untuk itu, diakui perlu adanya muatan lokal dalam draft raperda.

“Hanya saja, apakah muatan lokal itu dapat seiring dengan PP (Peraturan Pemerintah), hal itu yang perlu dikaji kembali,” kata Zainudin. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan