Proyek Perbaikan RTLH di Purbalingga Dipantau

Screenshot 20240222

PROYEK RTLH. Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau proyek perbaikan RTLH di Desa Gemuruh Kabupaten Purbalingga, Rabu (21/2/2024). (foto ganang saputro)

PURBALINGGA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau 21 unit proyek perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Gemuruh Kabupaten Purbalingga yang sudah selesai dibangun, Rabu (21/2/2024). Pada kesempatan itu, Komisi D melihat salah satu penerima perbaikan RTLH yakni Nur Rohmah.

Ketika ditemui, Nur mengaku sangat berterimakasih atas bantuan perbaikan RTLH. Ditanya soal anggaran pembangunan, ia mengatakan dana yang dihabiskan sebesar Rp 33 juta dengan perincian Rp 20 juta bantuan dari pemerintah provinsi dan Rp 13 juta swadaya

“Dana itu dihabiskan untuk perbaikan lantai, dapur, dan beberapa sudut rumah,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso menjelaskan bahwa program bantuan perbaikan RTLH itu sebagai pemicu/ pembuka jalan swadaya masyarakat/ keluarga untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Disamping itu, hal tersebut sebagai upaya mendorong pengentasan kemiskinan di Jateng.

“Kami mendengar masukan dari pemerintah desa setempat bahwa untuk di buka kategori P2 dan P3. Karena, dari awal adalah kategori P1 yakni perbaikan atap, lantai, dan dinding. Maka dari itu, kami akan memasukkan dalam agenda rapat selanjutnya untuk dijadikan bahan masukan. Hal itu akan kami lakukan setelah kami prioritaskan dalam PKE (Pengentasan Kemiskinan Extrim) dan ke depannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, bantuan akan kami kategorikan di P2 dan P3,” jelas Hadi. (ganang/ariel)

Info Lainnya

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.

  • Sekolah Vokasi Pertanian Harus Ikuti Kebutuhan Industri

    BANJARNEGARA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saat mengunjungi balai milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng itu, Selasa (21/7/2026), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti menegaskan pelatihan harus terus diperbarui agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan sektor pertanian modern.

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.