PRIME TOPIC: Pentingnya Upaya Penguatan Karakter Anak Bangsa

IMG 20241008 WA0021

DIALOG DEWAN. Ida Nurul Farida dalam acara Prime Topic dengan tema ‘Penguatan Karakter Anak Bangsa’ di Resto Banaran Sky View Kabupaten Semarang, Selasa (8/10/2024). (foto setyo herlambang)

BAWEN – DPRD Provinsi Jateng menilai persoalan karakter saat ini penting untuk ditingkatkan. Hal itu mengingat terjadinya beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak usia sekolah.

Persoalan itu menjadi topik dalam acara dialog ‘Prime Topic’ dengan tema ‘Penguatan Karakter Anak Bangsa’ di Resto Banaran Sky View Kabupaten Semarang, Selasa (8/10/2024). Dalam acara itu, narasumber utama adalah Ida Nurul Farida sebagai Anggota DPRD Provinsi Jateng.

Narasumber lain yang hadir yakni Sunarto selaku Kabid Pembinaan Diksus Disdikbud Provinsi Jateng dan Lilik Sriyanti sebagai Dosen UIN Salatiga. Pada kesempatan itu, Ida mengatakan upaya peningkatan pendidikan karakter untuk anak-anak harus dilakukan dan hal tersebut dapat dimulai dari keluarga.

“Persoalan yang terjadi selama ini karena masih lemahnya tingkat pendidikan terkecil yakni keluarga. Jika pendidikan dalam keluarga itu diperkuat, maka kasus-kasus yang terjadi di luar dapat ditekan,” kata Ida.

Senada, Sunarto mengatakan beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak usia sekolah itu terjadi akibat lingkungan sekitar, salah satunya media digital/ media sosial (medsos). Hal itu sangat dimungkinkan karena saat ini era digital sangat melekat di masyarakat sehingga mampu mempengaruhi semua elemen, termasuk anak-anak.

“Memang untuk menekan kondisi tersebut sangat diperlukan pendidikan karakter. Hal itu sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di satuan pendidikan formal,” kata Sunarto.

Dalam Kurikulum Merdeka, lanjut dia, anak-anak dituntut untuk mengembangkan pemikiran kreatifnya. Dengan begitu, anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran yang mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif sekaligus mampu menerapkan prinsip Pancasila di tengah masyarakat.

“Persoalan kasus itu diakui datang dari lingkungan terdekat yakni keluarga. Jika keluarganya kurang edukatif, maka si anak pun mudah terlibat dalam kasus. Lingkungan lainnya adalah dunia digital seperti game. Jika si anak kerap bermain game kekerasan, hal itu pun mampu mempengaruhi pola pikir anak untuk meniru game yang sering dimainkan tersebut. Untuk itu, kami (Disdikbud) mengajak semua elemen agar bersams-sama mampu menumbuhkan dan meningkatkan pendidikan karakternya,” jelasnya.

Sementara, Lilik Sriyanti mengatakan pengembangan kegiatan-kegiatan aktual bagi siswa perlu pendampingan khusus. Sehingga, implementasi pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka dapat lebih ‘nyata’ di masyarakat.

“Diakui, Kurikulum Merdeka tidak bisa langsung menghentikan semua kekerasan yang melibatkan anak-anak. Dibutuhkan proses, waktu, dan kerjasama dengan semua pihak untuk mengatasi persoalan tersebut,” ujar Lilik.

Sebagai informasi, acara ‘Prime Topic’ itu disiarkan live di Radio RDI Pandanaran 91.8 FM dan Radio Citra Kendal 99.7 FM. Selain itu, disiarkan tunda di iNews TV dan TATV Solo. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.