TARGET TERNAK. Komisi C DPRD Jateng saat berkunjung ke Kantor PLLT Tanjung Brebes, Senin (20/5/2019), membahas pendapatannya. (foto sunu andhy purwanto)
REMBANG – Komisi C DPRD Jateng memaklumi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor lalu lintas ternak tidak bisa mencapai target, menyusul beroperasinya Tol Trans Jawa. Menurut Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti kondisi seperti itu terjadi tidak hanya di Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) Tanjung Brebes, melainkan juga di PLLT Sarang Kabupaten Rembang.
“Di PLLT Brebes, pada tahun lalu hanya mampu meraup pendapatan Rp 123,50 juta atau hanya 81,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 151,05 juta. Sementara realisasi pendapatan per April (kwartal I) pada tahun ini baru 10,7 persen atau Rp 16,1 juta. Hampir sama di PLLT Rembang, pada kwartal I realisasi pendapatan baru Rp 4,2 juta atau 22,4 persen target,” kata Politikus Partai Demokrat itu, usai memimpin Komisinya memonitor kinerja PLLT Sarang, Senin (20/5/2019).
Senada, Anggota Komisi C DPRD Jateng Sarwono mengingatkan, sesuai fungsinya, keberadaan PLLT untuk mengawasi dan mengantisipasi penyebaran penyakit hewan, baik yang keluar/ masuk wilayah Jateng maupun yang hanya melewati wilayah Jateng melalui pemeriksaan kesehatan kesehatan hewan. “Kelihatannya sederhana, namun risiko besar dan bisa membahayakan lingkungan yang lebih luas, terutama kesehatan manusia yang mengkonsumsi produk asal ternak seperti susu dan daging, apabila ternaknya tidak sehat atau tertular penyakit dari hewan yang masuk ke wilayah Jateng,” simpul Legislator PDI Perjuangan itu.
Oleh karena itu, kata dia, harus segera dicari solusinya, minimal seperti usulan Komisi C yang sudah mengemuka sejak tahun lalu, bahwa perlu dibangun PLLT tambahan atau baru di ujung tol bagian Barat (Brebes) dan bagian Timur (Sragen). “Balai Veteriner atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu berkoordinasi dengan pihak jalan Tol untuk memungkinkan dibangunnya PLLT tersebut,” tandasnya.
(foto sunu andhy purwanto)
Menanggapi hal itu, Kepala Balai Veteriner Semarang Budy Astyantoro mengaku siap membawa usulan Komisi C itu ke Disnakeswan Jateng. “Kami sepakat bahwa risiko penyebaran penyakit hewan tersebut menjadi lebih berat dengan semakin lemahnya kontrol terhadap lalu lintas hewan di provinsi ini,” kata Budy. (sunu/ariel)
