SERAP ASPIRASI : Komisi E menyerap aspirasi mengenai permasalahan kemiskinan di Brebes diterima langsung Pj Bupati Djoko Gunawan.(foto: ganang graito)
BREBES – Pentingnya intervensi semua pihak untuk penanganan masalah kemiskinan supaya permasalahan tersebut bisa teratasi. Data yang akurat, anggaran, serta komitmen menjadi modal kuat penanganan masalah kemiskinan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi E Messy Widiastuti saat membuka pertemuan dengan jajaran Pemkab Brebes termasuk di dalamnya Pj Bupati Djoko Gunawan di Pendapa Kabupaten, Kamis (16/1/2025).
“Seperti di Brebes, masih saja peringkat kedua daerah termiskin di Jateng. Ada ap aini. Kenapa dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Kendalanya apa,” tanya dia.
Djoko Gunawan kemudian menjawab sesuai data sampai Maret 2024, persentase penduduk miskin sebesar 15,60 persen, menurun sebesar 0,18 persen poin dibanding Maret 2023. , Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Brebes secara umum selama kurun waktu 14 tahun terakhir baik secara persentasenya berfluktuasi dengan tren menurun.
“Di Kabupaten Brebes kami memiliki beberapa program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, Program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, program satu OPD satu desa dampingan, penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan,” ucapnya.
Dinas Sosial Kabupaten Brebes juga berperan dalam penanggulangan kemiskinan meliputi: mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis, pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinn, pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro.
“Kami berusaha dengan adanya program tersebut tahun 2025 ini kab Brebes bisa keluar dari 2 besar,” tegas Pj Bupati.
Anggota Komisi E, Bagus Suryokusumo mengakui program pelatihan setidaknya dapat membantu mengurangi kemiskinan. Masyarakat menjadi berdaya telah memiliki pelatihan. Oleh karena itu harus spesifik dalam hal pendataan permasalahan yang membuat Brebes masih berada di zona kemiskinan. Ketika sudah fokus ke permasalahan tersebut baru penanggulangan supaya lebih efisiensi.
Sebagai mantan pelaku di bidang pendidikan itu sangat penting karena dengan pendidikan yang baik bisa meningkatkan SDM yang berkualitas.
Senada dengan bagus, Dipa Yustisia dari fraksi Golkar menyarankan agar adanya intervensi dari pemda kepada investor yang masuk ke kab Brebes ini.
“Data yang saya dapatkan jika Kab. Brebes sedang kekurangan tenaga kerja itulah salah satu faktor kemiskinan di Brebes, maka dari itu kita harus mewajibkan kepada investor/pabrik yang di Brebes melakukan kontrak dengan beberapa SMK untuk mengisi kekosongan ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Selain melakukan pelatihan individu dan perkembangan UMKM kita juga harus melihat pasar, kita harus punya langkah kedepannya ketika masyarakat mendapatkan pelatihan menjahit maka harus ada wadah kemana mereka bisa mendapatkan penghasilan dari ketrampilan tersebut jika kita tidak menaruh/ menyediakan pasarnya.
“Kita harus lebih serius dalam pendataan permasalahan kemiskinan ini agar dapat ditanggulangi dengan tepat,” katanya.
Di akhir, Messy kembali menekankan bahwa DPRD Provinsi Jateng serius dalam intervensi kebijakan untuk penggulangan kemiskinan. Semua program yang dilakukan oleh Pemda harus tetap dilakukan, maka memang harus ada spesifikasi di tiap kabupaten kota di Jawa Tengah. Dengan demikian penggulangan kemiskinan secara tepat.
“Kami meminta komitmen dari kepala daerah untuk menanggulangi kemiskinan, DPRD Provinsi Jateng serta OPD di Jateng mendukung semua program penuntas kemiskinan,” ucap Messy.(ganang/priyanto)
