Pemerintah Harus Bantu Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Tanggal -
1 aanyar1

GELAR DISKUSI : Anggota DPRD Jateng Hadi Santoso menggelar diskusi di Objek Wisata Tawangmangu, Karanganyar.(foto: azam adin)

KARANGANYAR – Melihat geliat aktivitas masyarakat yang meningkat saat pandemi Covid-19, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso mengajak seluruh stakeholder untuk membantu masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Hadi saat melakukan kunjungan Dapil di Karanganyar.

Hadi menjelaskan bahwa salah satu tujuan munculnya status New Normal dari pemerintah adalah untuk menggeliatkan kembali ekonomi dan aktivitas masyarakat. Pemerintah harus tetap mendampingi masyarakat supaya tidak acuh terhadap pandemi Covid-19. Sampai sekarang ini jumlah kasus di Jawa Tengah yang terus bertambah.

“Ini butuh keseriusan dari stakeholder, pemkab terutama. Apalagi seperti Karanganyar yang punya magnet wisat seperti ini. Tawangmangu, kalau tidak dibantu pemerintah, khawatirnya bisa jadi klaster baru,” pinta politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Minggu (26/7/2020).

Hadi mengungkapkan, beberapa temuan terakhir persebaran Covid-19 tertinggi berada di perkantoran. Namun, jika pemerintah abai tidak menutup kemungkinan persebaran terjadi di tempat terbuka seperti destinasi wisata.

“Apalagi kemarin ada pengakuan dari WHO kalau virusnya bisa menyebar melalui udara. Pencerdasan dan pendampingan perlu terus dilakukan. Kalau Pemkab tidak mampu, libatkanlah Komunitas Komunitas seperti IWK ini.” Ungkapnya.

Selain terkait geliat ekonomi, Hadi juga berharap hal sama didalam aktivitas olahraga. Mengingat tingginya minat masyarakat untuk berolahraga seperti bersepeda dan sepak bola.

Komunitas Info Wong Karanganyar (IWK) menyatakan siap bersinergi dan membantu mengedukasi masyarakat perihal penanganan Covid-19. Hal tersebut disampaikan saat diskusi tentang geliat wisata dan aktivitas luar ruangan masyarakat bersama Hadi Santoso di Kawasan Wisata Tawangmangu.(azam/priyanto)

Dilihat: 52

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.