DIALOG : Sekretaris Komisi C Anton Lami Suhadi menjadi narasumber dalam Dialog Podcast Parlemen DPRD Prov Jateng dengan tema “Strategi Meningkatkan PAD Tanpa Membebani Masyarakat”, di Surakarta.(foto: dwi nugrahini)
SURAKARTA – Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Anton Lami Suhadi sepakat pendapatan asli daerah (PAD) harus naik, namun disisi lain tidak boleh membebani masyarakat. Pemerintah harus mengimbangi dengan mengoptimalkan penarikan dari objek pajak yang selama ini tak maksimal.
Pada Dialog Podcast Parlemen DPRD Prov Jateng dengan tema “Strategi Meningkatkan PAD Tanpa Membebani Masyarakat”, di Surakarta, Kamis (27/2/2025), Anton Lami menyebutkan perlu ada regulasi yang tepat antar provinsi dengan kabupaten/kota. DPRD akan mengusahakan dengan baik lagi.
Disebutkannya ada beberapa cara untuk meningkatkan PAD. Pertama pajak daerah. Kedua kerja sama dengan pihak lain, contohnya pendistribusian air bersih. Ini juga sedang diusahakan yang awalnya tidak mau sekarang jadi mau. Pajak dari pengelolaan galian C.
“Di pusat/prov ini tugas kami memberikan perizinan. Kita Komisi C sebagai pengawas kebijakan, bukan pengawasan SOP. Jadi kami yang memberikan masukan-masukan untuk menjembatani aspirasi dalam masyarakat supaya dapat meningkatkan PAD Jateng. Tetap harus ada kolaborasi antareksekutif dan legislative,”papar dia.
“Sewa lahan salah satu contohnya. Banyak aset Pemprov Jateng disewakan kepada pihak ketiga namun nilai pendapatannya tidak maksimal. Maka Pemprov harus mengidentifikasi lagi objek pajak mana yang harus digenjot untuk menambah PAD,”ucapnya.
Dalam dialog tersebut, dari kalangan akademisi juga menilai perlu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah. Diungkapkan Guru Besar Undip FX Sugianto , pada periodesasi Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin perlu pemetaan aset-aset milik Pemprov yang bisa disewakan.
“Pendataaan terhadap objek-objek secara valid harus dilakukan. Benahi tata kelola untuk memprediksi target PAD supaya tepat. Ketiga intensitas komunikasi antarlegiatif dan eksekutif perlu dilakukan lebih baik lagi. Selanjutnya aset pribadi di Baturraden, Tawangmangu, dan di tempat wisata lainnya, juga perlu penegasan untuk di data oleh pemerintah. Bahkan diambil alih oleh pemerintah sebagai salah satu cara meningkatkan PAD Jateng,” jelasnya.
Menyinggung soal hasil dari pengelolaan galian C pun bisa dijadikan objek untuk PAD.
“Untuk pajak dari galian C, dimana untuk kabupaten/kota dan provinsi dapat persentase dari pajak perlu difokuskan. Dikutip dari data CNBC 2023, dari usaha galian C baru ada 23% yang terdata untuk pendapatan legal. Dengan demikian masih ada 80% ini harus menjadi pemasukkan yang mana berpotensi sangat besar untuk pendapatan PAD”. Karena itu izin-izin untuk galian C di pemerintah harus dipermudah untuk masyarakat lagi tentunya,” ucapnya .
Selain itu, lanjut dia untuk optimalisasi pendapatan daerah pada perbankan ada ada dua bank yang menjadi potensi. Yakni PT BPR BKK dan Bank Jateng. Untuk menaikkan PAD dari perbankan perlu perencanaan harus clear, dan dapat menghasilkan pajak yang sangat lumayan.
Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Jateng Nadi Santoso menguraikan penambahan untuk hasil pajak dari 2024 sudah dilakukan, salah satunya alat berat yang lama. Di daerah perkotaan, pabrik (kawasan industri) yang mana menjadi pemasukan besar PAD Jateng.
“Yang susah adalah penjualan alat berat karena berbagai jenis yang banyak sekali dan itu yang menjadikan pajaknya bermacam-macam,” ucapnya.
Anton Lami berharap masyarakat membayar kewajiban pajak sesuai aturan dan adanya akses kerjasama antar politik dan pemerintahan lebih baik lagi, supaya sumber-sumber pendapatan ini banyak didapatkan.
Prof FX Sugiyanto pun yakin selama pemeintah memberikan yang terbaik, maka masyarakat akan memberikan yang terbaik pula dengan taat membayar pajak. “Jika masyarakat sudah menaruh trust atau kepercayaan kepada pemerintah, maka semua akan berjalan dengan baik,”jelasnya.(hini/priyanto)
