Mendagri Dorong Penguatan Tata Kelola Daerah

Tanggal -
1000700830

KUKUHKAN PENGURUS. Setya Arinugraha menghadiri acara pengukuhan pengurua ADPSI & Asdepsi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (foto romdon)

​JAKARTA – Mendagri Tito Karnavian secara resmi mengukuhkan Pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (Asdepsi) periode 2025–2030. Acara pengukuhan berlangsung khidmat di Ruang Flores Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

​Pengukuhan itu dihadiri oleh para peserta dari seluruh provinsi di Indonesia, menandai dimulainya masa tugas kepengurusan baru, yang diharapkan dapat memperkuat peran strategis lembaga dewan di tingkat nasional dan daerah. Prosesi inti pengukuhan ditandai dengan penyerahan simbolis kepada Ketua dan Sekretaris ADPSI serta Asdepsi periode 2025–2030. Delegasi dari berbagai provinsi tampak hadir, termasuk perwakilan dari DPRD Provinsi Jateng.

​Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Ari Nugroho, yang mengikuti seluruh rangkaian acara bersama anggota DPRD provinsi lainnya, menyampaikan harapannya. Ia menekankan ADPSI dan Asdepsi periode ini dapat memperkuat koordinasi nasional dan meningkatkan profesionalitas lembaga dewan dalam menjalankan fungsinya.

​Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian memberikan penekanan penting terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan peran DPRD provinsi. Ia berharap kepengurusan baru ADPSI dan Asdepsi mampu melahirkan inovasi, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat koordinasi nasional demi kemajuan daerah di seluruh Indonesia.

​Mendagri juga meminta asosiasi tersebut memastikan bahwa seluruh program kerja dewan benar-benar berfokus pada kepentingan masyarakat dan mendukung efisiensi anggaran daerah. Acara pengukuhan ditutup dengan sesi foto bersama antara Mendagri, seluruh peserta dari provinsi, dan jajaran pengurus ADPSI–Asdepsi 2025–2030, dilanjutkan dengan ramah tamah. (ashar/priyanto)

Dilihat: 71

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.