Komisi E Minta Pemprov Jateng Perhatikan BPBD Kabupaten Tegal

Tanggal -
1 abpbdslwi1

GELAR PERTEMUAN : Jajaran Komisi E menggelar pertemuan dengan BPBD Kabupaten Tegal.(foto: evi rahmawatie)

SLAWI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal butuh perhatian. Secara sumber daya manusia (SDM), anggaran maupun sarana-prasarana kontor sangat tidak mendukung. Di sisi lain secara topologi dan luas daerah sangat tidak mendukung.

Joko Hariyanto (kanan) dan dokter Umar Utoyo

Hal tersebut mencuat dalam pertemuan antara Komisi E dengan BPBD Kabupaten Tegal, Jumat (9/10/2020). Dalam kesempatan itu rombongan dipimpin anggota Joko Hariyanto diterima oleh Kepala BPBD Kabupaten Tegal Jaenal Dasmin dan didampingi Dian Fajarini Bastian dari BPBD Jateng.

Jaenal Dasmin dalam paparannya menjelaskan bahwa BPBD Kabupaten Tegal ini sangatlah memprihatinkan. Secara SDM serta kantor yang sangat tidak memadai. Alokasi anggaran juga kecil, terlebih kena refocussing dari penanganan dampak Covid-19 menjadikan anggaran semakin kecil.

“Kabupaten Tegal merupakan wilayah terdiri dari pegunungan rawan longsor serta ada pantai yang sangat rawan rob yang setiap saat bisa muncul. Kami berharap kepada Komisi E untuk bisa mengusulkan tambahan anggaran untuk kami ini,” harap Jaenal.

Sebagai wakil rakyat dari Jateng XI, Joko Hariyanto merasa sangat prihatin dengan kondisi BPBD Kabupaten Tegal ini. Karena itu, melalui Komisi E dia akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Gubernur maupun Sekda Jateng.

“Kabupaten Tegal ini merupakan daerah rawan bencana di Jateng. BPBD yang merupakan satuan dengan tanggung jawab yang besar karena berkaitan dengan bencana, keselamatan orang tetapi tidak didukung oleh fasilitas serta SDM yang memadai, dan juga kesejahteraan yang layak, ini tentunya benar-benar memprihatiakn, Gubernur harus lebih memberikan perhatian yanga cukup untuk BPBD,” lanjut Joko.

Secara keseluruhan ia mengungkapkan, Komisi E akan memantau kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tegal dalam hal tanah longsor dan banjir yang sering sekali terjadi di Kabupaten Tegal.

“SDM dan segala sesuatunya harus benar-benar memadai sehingga BPBD ini benar-benar bisa diandalkan oleh masyarakat Kabupaten Tegal, dalam hal terkecil sekali pun. Karena yang terjadi di masyarakat, bencana kecilpun, yang dipanggil adalah BPBD,” kata Joko Hariyanto.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, BPBD juga menjadi sekretariat yang ditugasi Bupati untuk memfasilitasi semua usulan SKPD terkait penanganan virus tersebut. Bahkan selalu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang wajib 3M, dan juga melakukan pemakaman jenazah yang positif Covid-19.(evi/priyanto)

Dilihat: 79

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.