Komisi E Minta Pemeriksaan Kesehatan Lansia Dioptimalkan

Tanggal -
1 asosial1

BERI PENGARAHAN : Ketua Komisi E Abdul Hamid memberi pengarahan saat monitoring di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede, Rembang.(foto: evie rahmawatie)

REMBANG – Komisi E DPRD Provinsi Jawa tengah melakukan monitoring penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede, Rembang, Jumat (11/12/2020).

Abdul Hamid selaku Ketua Komisi E menyampaikan, monitoring dilakukan untuk mengetahui kondisi panti maupun penghuninya yang sudah berusia lanjut.

“Kunjungan ini kami lakukan untuk mengetahui apakah dari penghuni panti ini ada yang terpapar Covid -19 dan sejauh mana pihak pengelola panti menangani hal tersebut, terkait dengan pencegahan dan penanganannya,” jelas Abdul Hamid.

Kepala Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede Rembang, M. Sholichin menjelaskan, penghuni panti yang terpapar Covid-19 ini ada 27 orang dengan perincian empat orang meninggal dunia, 14 sembuh dan sembilan orang melakukan karantina mandiri di panti. Ada juga pegawai panti yang menjadi suspek sejumlah sembilan orang.

“Penghuni panti yang terpapar virus ini melakukan karantina di Rumdin, sedangkan yang membutuhkan perawatan langsung kami kirim ke rumah sakit. Dari empat orang yang meninggal karena Covid-19 ini, pemakaman juga kami lakukan sendiri dari pihak panti dibantu tenaga pemakaman yang ada,” jelas Sholichin.

Dalam masa pendemi ini pihak panti selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mengecek suhu tubuh, pemberian vitamin, dan juga kerap mengadakan sosialisasi dari Dinas Kesehatan setempat. Terpenting pula melakukan rapid dan swap tes ketika ada yang terindikasi tertular.

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Harso Susilo mengatakan masalah terpenting di panti sekarang ini adalah penyediaian air bersih. Daerah Rembang selain menjadi kawasan di pantura juga keberadaan tanahnya tandus dan berkapur, perlu ekstra besar untuk mendapatkan air bersih.

“Sebenarnya kami sudah menganggarkan dana untuk pembuatan sumur bor, tetapi karena adanya pendemi, hal itu belum terlaksana. Mudah-mudahan di 2021 nanti kami bisa membuat sumur dengan kedalaman di atas 100 m sehingga mampu menghasilakn debit air yang banyak” jelas Harso yang turut mendampingi rombongan dewan.

Abdul Aziz selaku Wakil Ketua Komisi E menambahkan, kondisi air tanah di Rembang tidak cukup memadai dalam peyediaan air meskipun pembuatan sumur kedalaman di atas 30 meter. Komisi E berjanji akan mengusahakan penambahan anggaran untuk penyediaan sumur bor.(evi/priyanto)

Dilihat: 37

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.