Komisi E Dorong Pembentukan Destana di Boyolali

WhatsApp Image 2022 10 23 at 11.02.30 (1)

FOTO BERSAMA: Jajaran Komisi E berfoto bersama dengan BPBD Boyolali.(foto: cahya depe)

BOYOLALI – Pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali menghasilkan sejumlah kebijakan terkait penanganan kebencanaan. Pertemuan yang turut diikuti Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan, serta sejumlah stakeholder (TNI, Polri, DPRD) setidaknya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali untuk terus menambah pembentukan desa Tangguh bencana (destana).

Sebagaimana dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Boyolali Widodo Munir, dalam kurun waktu satu decade ini baru terbentuk 17 destana. Menurutnya tidak mudah membentuk destana tanpa ada dukungan politik dari semua pihak. Padahal secara topografi, Boyolali merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jateng.

“Fungsi dibentuknya destana itu supaya masyarakat berdaya baik dalam edukasi maupun penanganan bencana. Tanpa kesadaran masyarakat, upaya penanggulangan bencana tidak ada artinya,” ucap Widodo, Jumat (21/10/2022).

Anggota Komisi E Sumarsono selaku pimpinan rombongan menyatakan, membahas masalah kebencanaan perlu semua pihak duduk satu meja. Kebijakan politik terutama keberpihakan anggaran sangat menentukan. Maka dari itu pentingnya komunikasi terutama dengan DPRD.

Baik Joko Haryanto, Jasiman pun berharap Boyolali bisa segera membentuk destana seperti halnya Wonogiri. Sebagai daerah rawan bencana, keberadaan destana sangat penting terutama dalam mengurangi risiko jatuh korban.

“Jumlahnya harus ditambah supaya masyarakat benar-benar tangguh pada bencana,” pinta Jasiman.

Widodo pun mengakui untuk membentuk destana perlu didukung oleh anggaran. Dilihat persentase dengan jumlah 297 desa yang ada, maka 17 destana masih sangat kurang. Secara keseluruhan potensi kebencanaan di Boyolali sudah terpetakan. Mulai dari banjir, tanah longsor, sampai pada kekeringan.

Bergas menambahkan, destana merupakan awal dari upaya untuk menjadikan masyarakat menjadi Tangguh. Namun demikian, masih ada lagi tahapan selain destana yakni keluarga Tangguh bencana (katana). Karena itu ia tetap meminta daerah memiliki program yang kuat pada penanggulangan bencana.(cahyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.