Komisi E Bersyukur Pembayaran THR Tak Ada Kendala

Tanggal -
WhatsApp Image 2024 05 06 at 21.43.11

PAPARAN : Anggota Komisi E Muh Zen memberi paparan soal pembayaran THR saat di Kudus.(foto: nora yunita)

KUDUS – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah bersyukur pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun ini bisa mulus. Dari sejumlah daerah yang didatangi termasuk sejumlah perusahaan manufactur pun, rata-rata tidak ada kendala pembayaran.

Anggota Komisi E Muh Zen menyatakan hal tersebut saat memimpin kunjungan kerja ke Kudus, Jumat (3/5/2024). Secara keseluruhan hasil evaluasi Komisi E untuk pembayaran THR sudah cukup baik.

“Harapannya jangan ada lagi pekerja yang menjalankan aksi demo, meningat UMR di Jawa Tengah tergolong rendah sehingga apabila THR tidak diberikan tepat waktu kasihan pekerja kita yang sudah bekerja begitu luar biasa,” ucap Muh Zen.

Dalam penjelasannnya kepada Komisi E Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan Disnaker Perinkop dan UKM Kab Kudus Agus Juanto menjelaskan sebagian besar perusahaan telah melaksanakan pembayaran THR tertib sesuai dengan regulasi, memang ada beberapa kendala namun relatif kecil. Di Kudus, memiliki 2.394 perusahaan yang tersebar di 9 kecamatan.(nora/priyanto)

Dilihat: 44

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.