Irna Setyowati. (foto teguh prasetyo)
BANYUMAS – Komisi A DPRD Jateng mendukung pemanfaatan aset Rumah Dinas Eks Bakorwil Karisidenan Banyumas menjadi Hetero Space. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jateng Irna Setyowati saat diskusi bersama BPKAD dan Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi di Kabupaten Banyumas, Jumat (10/6/2022).
“Secara prinsip Komisi A mensupport sepenuhnya penggunaan aset Rumah Dinas Eks-Bakorwil yang ada di Banyumas untuk dibuat hetero space oleh Dinas Koperasi & UKM,” ungkap Irna.
Irna berharap, dengan dijadikan hetero space, dapat meningkatkan nilai guna dari aset yang tidak menghasilkan PAD semenjak pandemi itu. Selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Banyumas dan menghasilkan PAD.
“Kalau ini difungsikan hanya untuk disewa oleh pihak swasta, dikhawatirkan akan merubah bangunan yang merupakan cagar budaya tersebut. Sedangkan kalau dimanfaatkan sendiri, tentunya akan lebih terjaga,” ungkapnya.
Senada, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Stephanus Sukirno meminta pembangunannya nanti tidak boleh mengubah bentuknya. Mengingat, bangunan tersebut merupakan salah satu cagar budaya yang harus dilindungi.
“Harus diingat, sesuatu yang harusnya tidak mengalami perubahan. Saya senang sekali Dinkop sudah koordinasi dengan pihak Cagar Budaya,” kata Sukirno.
Mendengarnya, Kabid Aset Daerah BPKAD Provinsi Jateng Adi Raharjo menyampaikan rumah dinas tersebut merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang dibangun pada 1930-1939. Berdiri diatas lahan seluas 2,5 Hektar dan saat ini pemanfaatannya sebagai rumah dinas dan Gerai Samsat.
“Dulu, tempat ini ditempati oleh beberapa tenant. Saat pandemi, satu persatu mulai meninggalkan karena dampaknya. Dan sekarang, tidak menghasilkan PAD sama sekali,” jelas Adi.
Pihaknya bersama Dinas Koperasi & UKM sepakat membuat hetero space atas kehendak Gubernur. Pada 2022 ini akan dibangun di Banyumas setelah sebelumnya di Kota Solo dan Semarang.
“Salah satu yang cukup menarik dalam pemanfaatan aset itu adalah bagaimana aset milik pemprov bisa didayagunakan dan dioptimalkan sehingga tidak menjadi beban berat bagi pemprov. Baik dari segi pemeliharaan aset dan bahkan ketika ada pengembangan kami harapkan dibiayai oleh pihak lain yang bukan dari alokasi APBD,” ungkapnya.
Kepala Balai Pelatihan Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jateng Hatta Hatnansya Yunus juga menjelaskan hetero space adalah ruang kolaborasi yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Disitu, terdapat fasilitas pelatihan dan pembangunan jejaring sosial bagi masyarakat.
“Pak Gubernur menginginkan ruang kolaborasi yang santai dan ada jiwa enterprenurnya di sana. Hetero space yang pertama ada di UKM Center diresmikan pada 21 jan 2020,” jelas Hatta.
Pada 2020, ada sebanyak 296 kegiatan dan 19.000 lebih member yang difasilitasi di tempat tersebut. Dari semua kegiatan tersebut, hanya 30% kegiatan yang menggunakan anggaran APBD.
Dalam pembangunan hetero space yang ada di Kota Solo dengan besar hampir 3 kali lipat yang ada di Kota Semarang menghabiskan anggaran Rp 2,2 miliar Non-APBD. Anggarannya berasal dari BUMN, BUMD, dan investor. Diresmikan, pada 1 Desember 2021 oleh Gubernur.
“Pada 2022 ini akan dibangun lagi di Banyumas dengan luas 2,5 hektar berarti 7 kali lipat dari hetero space Solo. Pembangunannya dengan anggaran Non-APBD dan kita gandeng lagi pihak-pihak yang kemarin berpartisipasi,” ungkapnya. (teguh/ariel)
