Komisi A Dorong Profesionalitas Tata Kelola BUMDes

KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi A saat bertandang ke Balai Desa Ponggok, yang berada di Kecamatan Polanharjo, Klaten.(foto: ervan ramayudha)

KLATEN – Desa Ponggok dengan Umbul Ponggok punya nilai pendapatan tinggi, tentunya menarik kalangan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah saat bertandang ke Balai Desa Ponggok, yang berada di Kecamatan Polanharjo, Klaten, Rabu (5/11/2025).

Kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara sistematis, efisien, dan profesional guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Sebagai informasi BUMdes Ponggok merupakan salah satu desa paling maju di kabupaten Klaten, bahkan memberikan bantuan bagi masyarakat sekitar lewat berbagai program csr.

Wakil Ketua Komisi A Mukafi Fadli menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan BUMDes. Menurutnya, BUMDes tidak seharusnya hanya identik dengan sektor wisata atau kuliner, tetapi juga perlu berinovasi dengan memanfaatkan potensi lokal yang beragam.

“BUMDes jangan selalu distigma hanya sebagai tempat wisata dan restoran. Harus ada pola baru yang sistematis dan efisien agar program desa wisata dan pemberdayaan benar-benar berkelanjutan,” ujar legislator asal PKB.

Anggota Komisi A, Sony Sumarsono lebih menyoroti menyoroti aspek integritas dalam pengelolaan keuangan BUMDes, terutama terkait perrekrutan pegawai dan pengawasan dana yang besar.

Kepala Desa Ponggok, Jamaluddin Mulyono, dalam paparannya menjelaskan bahwa BUMDes Tirta Mandiri Ponggok berdiri sejak 2009 dan kini mengelola 11 unit usaha, meliputi pariwisata air, persewaan gedung, hingga restoran. Keberhasilan tersebut, katanya, tidak lepas dari tata kelola yang profesional dan berbasis musyawarah desa.

“Kami memaksimalkan potensi air sebanyak 15.000 liter per detik untuk kesejahteraan warga. Salah satu program sosial kami adalah ‘satu rumah satu mahasiswa’, berupa beasiswa Rp500 ribu per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, kegagalan BUMDes di sejumlah daerah lain disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak selektif dan perencanaan yang terburu-buru. Di Ponggok, perekrutan dilakukan melalui tes bertahap dan musyawarah desa, disertai evaluasi rutin dan pembagian hasil usaha secara transparan setiap akhir tahun.

Kepala Dispermades Klaten, Wahyuni Sri Rahayu, menyampaikan bahwa dari 391 desa di Klaten, seluruhnya telah memiliki BUMDes. Namun baru 13 BUMDes yang masuk kategori maju, salah satunya Ponggok. “Kami terus melakukan pembinaan agar alokasi 20 persen dari dana desa benar-benar dapat memperkuat BUMDes. Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendorong inovasi sesuai potensi masing-masing desa,” ujarnya.(tyo/priyanto)