Ferry Wawan Cahyono. (foto soni dinata)
GUBERNURAN – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) kembali menggelar rapat bersama secara daring di Grhadika Bhakti Praja, Jalan Pahlawanan Nomor 9 Kota Semarang, Rabu (7/4/2021), membahas soal harmonisasi dan rasa aman beribadah di tengah pandemi Covid-19. Dalam rapat itu, Gubernur Ganjar Pranowo meminta semua pihak berperan menjaga keharmonisan dan kerukunan meski pandemi belum usai.
Ia ingin semua pihak bersama jaga toleransi antarsesama. Terlebih, memasuki Ramadan diharapkan masyarakat tetap menjalankan ibadah seperti biasa dan protokol kesehatan (protkes) wajib dipatuhi.
“Pandemi Covid juga belum usai namun proses vaksinasi di Jateng terus dilakukan secara merata dan luas. Tahapan pemulihan di semua sektor berjalan pelan tapi pasti. Teror yang terjadi pada pekan lalu, kami ingin semua elemen masyarakat masih bisa menjaga harmonisme dan tidak meruntuhkan kerukunan. Ramadan yang sebentar lagi akan datang, ibadah bisa dipergunakan seperti semula namun dengan pembatasan jamaah dan sekali lagi patuh protkes,” harap gubernur.
Senada, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono menginginkan semua elemen masyarakat bisa saling menjaga keharmonisan di tengah pandemi. Ia juga menekankan konsep networked community governance sebagai benteng pencegahan aksi teror. Mengenai penggunaan tempat ibadah, dilakukan dengan pembatasan jamaah dan protkes diharap dapat dipatuhi dan dijalankan sepenuhnya.
“Menjaga keharmonisan dan kerukunan masyarakat yang multikultural bukan hanya satu pihak saja, melainkan semuanya ikut terlibat. Apalagi pandemi belum usai, aksi teror belakangan terjadi menambahkan kepanikan masyarakat apabila sistem informasi yang tersebar hanyalah hoax maka sangat disayangkan. Networked community governance merupakan bentuk pemanfaatan semua potensi bangsa dan masyarakat dalam penyelesaian masalah secara kolektif bersama pemerintah pusat sehingga bisa menciptakan visi penyelesaian secara terstruktur,” terang Politikus Golkar itu.
Dalam hal ini, lanjut Ferry, jika berbicara mengenai multikulturalisme struktur politik global, maka akan tepat jika mengaitkannya dengan konsep Penta Helix. Model Penta Helix didasarkan pada 5 jenis pemangku kepentingan yaitu academic, business, community, government,
dan media.
“Konsep Penta Helix itu merupakan wujud dari semangat multikulturalisme dalam penanganan masalah ‘rasa takut’. Namun, perlu ditegaskan bahwa tetap diperlukan peran parlemen untuk mengawasi agar sistem tersebut berjalan sesuai arah kepentingan rakyat. Sebagai lembaga demokrasi pemegang suara rakyat, parlemen dapat menciptakan shared vision ke dalam Penta Helix stakeholders akan pentingnya kolaborasi untuk menangani masalah,” jelasnya.
Sebagai informasi, dalam rapat itu hadir pula Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kejati Jateng Priyanto, dan beberapa pejabat forkompinda lainnya. Pembahasan utama adalah isu strategis penanganan Covid 19 selama Bulan Ramadan. (setyo/ariel)
