Gubernur Serahkan 1.349 SK Pengangkatan CPNS

1 acpns2

ACARA VIRTUAL : Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin beserta kepala sub bagian dan tiga orang CPNS menyaksikan virtual penyerahan SK pengangkatan CPNS.(foto: azhar alhadi)

GEDUNG BERLIAN – Sekretaris DPRD Jawa Tengah Urip Sihabudin beserta pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengikuti penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 oleh Gubernur Ganjar Pranowo yang dilakukan secara virtual, Jumat (15/1). Acara penyerahan SK dipusatkan di Grhadika Bahti Praja yang juga diikuti Wagub Taj Yasin, Pj Sekda Prasetyo Aribowo.

Dalam kesempatan itu Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Jateng Wisnu Zahroh menyebutkan, ada 1.349 orang yang menerika SK pengangkatan CPNS mulai dari formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan sampai tenaga umum. Jumlah CPNS tersebut merupakan hasil formasi perekrutan pada 2019. Selanjutnya mulai 1 Desember 2020, mereka telah ditugaskan untuk membantu penanganan Covid-19, dan resmi mulai tugas per 1 Januari 2021.

Dalam sambutannya, Gubernur memberikan sejumlah poin penekanan dalam bekerja sebagai abdi negara di lingkungan Pemprov Jateng. Tidak dipungkiri, waktu pengangkatan CPNS bersamaan dengan masa pandemi Covid-19. Karena itu, gubernur juga meminta sumbangsih pemikiran untuk mencari jalan keluar dalam penanganan pandemi.

“Ilmu yang Anda peroleh di perguruan tinggi hendaknya segera diimplementasikan pada kinerja. Kami butuh respons yang cepat supaya masalah pandemi Covid-19 bisa segera teratasi. Vaksinasi sudah dilakukan pemerintah. Butuh tahapan-tahapan supaya bisa sampai menyasar ke seluruh masyarakat. Ini tantangan yang harus segera ditangani,” ucap orang nomor satu di Jateng ini.

Selanjutnya, Gubernur juga menekankan pada sisi mentalitas seorang PNS. Bagi dia, seorang abdi negara harus memiliki etika, moralitas, serta tidak baperan dan bertugas. Oleh karena itu untuk bisa berhasil dalam menekuni karier, syarat yang harus dijalani adalah punya kemauan dan ingin belajar.

Bahkan dalam kesempatan itu pula, lanjut Gubernur, masalah ideologi bernegara tetap dijunjung tinggi. Pancasila menjadi landasan bernegara dan NKRI adalah sikap berbangsa.

“Siapa yang sepakat ideologi negara adalah Pancasila?” “Siapa yang tidak sepakat dengan NKRI?” Gubernur meminta semua semua audiens untuk menjawab. Diakhir sambutan, gubernur langsung meminta untuk segera bekerja kepada masyarakat.

Sementara Sekretaris DPRD Urip Sihabudin ada tiga CPNS yang ditempatkan di Sekretariat DPRD yaitu Agung Trilaksono, Irien Khoirina, dan Patria Yuli Setyarini.(priyanto/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.