DENGARKAN PAPARAN. Jajaran Komisi D mendengarkan paparan dari Direktorat Lalu Lintas Kemenhub, Kamis (16/5/2019).(Foto: Ervan Ramayudha)
JAKARTA – Koordinasi lintas instansi jelang persiapan arus mudik Lebaran 2019 mulai dilakukan. DPRD Jateng memulai dengan berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kamis (16/5/2019). Secara nasional Kementerian Perhubungan menjadi pimpinan lintas instansi arus mudik-balik Lebaran tahun ini baik untuk moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.
Rombongan DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Sukirman dan Komisi D diterima langsung Kepala Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Handa Lesmana.
Kepala Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas Handa Lesmana
Sukirman mengungkapkan konsultasi ke Kementerian Perhubungan untuk mengetahui kesiapan, mudik-balik Lebaran 2019, terutama untuk wilayah Jateng. Pada Lebaran ini jalur tol sudah menyambung secara keseluruhan mulai dari Brebes-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo. Mengingat Jateng berada dalam titik tengah perlintasan moda transportasi darat, beberapa lokasi kemacetan harus segera tertangani, terutama pada persilangan jalur.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi D Alwin Basri menyampaikan, pentingnya konsultasi ke Kementerian Perhubungan supaya DPRD memiliki bahan yang bisa dijadikan dasar untuk menggelar rapat dengar pendapat perihal kesiapan Jateng menghadapi Lebaran ini.
“Dari pantauan yang telah dilakukan Komisi D DPRD Jateng selama ini, kami agak risau karena akan diberlakukannya sistem satu arah atau one way pada jalan tol dari arah Jakarta sampai ke Brebes. Komisi mengakhawatirkan dampak kebijakan itu akan menjadikan kemacetan yang panjang,” jelas dia.
Masalah kedua, lanjut Alwin, terkait dengan keputusan pemerintah pusat perihal angkutan barang karena tidak ada lagi paralel untuk di jalan nasional terutama di jalan tol yang ada larangan diberlakukan H-3 sebelum Lebaran dan H+3 setelah Lebaran.
Sejumlah usaha angkutan barang mengeluhkan dengan tidak dioptimalkannya jalan nasional, menjadikan jalan alternatif yang ada di kabupaten banyak yang rusak. Permasalahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan Kemenhub.
Menjawab hal itu, Handa Lesmana menjelaskan, arus mudik 2019 diprediksikan untuk jumlah pemudik yang masuk dan melintasi Jateng dengan menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara akan naik.
Seperti pada transportasi laut diperdiksikan jumlah pemudik naik 10 persen, pesawat terbang (10%), kereta api (15%), bus (15%) dan kendaraan pribadi seperti mobil pada 2018 tercatat 3.04 juta, sementara pada tahun ini diprediksikan naik 10 % atau 4,01 juta orang.
Sementara untuk pemantauan arus lalu lintas, lanjut dia, akan memangsang CCTV di seluruh pintu keluar (exit tol) yang ada di wilayah pulau Jawa seperti exit tol Gandulan, Pekalongan, Weleri. Untuk wilayah selatan, ada di Colomadu, Wangon, Pasar Gombong, Terboyo, Mranggen, Pasar Ampel dan simpang Bawen.
Agar beban lalu lintas dari tol pantura menuju jalur selatan yang biasanya terpusat pada jalur favorit seperti Pejagan-Prupuk-Ajibarang.
Handa Lesmana menambahkan Kementerian Perhubungan memiliki program Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2019 yang bekerja sama dengan Gubernur Jawa Tengah, bupati/wali kota se Jawa Tengah dan Bank Jateng dengan dengan total bus yang telah di siapkan 207 Bus dan akan di buka pendaftaran mudik gratis mulai tanggal 24 april 2019 dan kereta api 25 april 2019 yang akan menuju keseluruh wilayah Pulau Jawa.(ervan/priyanto)
