DPRD Jateng Raih Penghargaan LHKPN Terbaik
GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng menyabet juara umum kategori legislatif daerah penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan itu diberikan KPK kepada Jateng saat puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) secara daring di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Hadir dalam acara itu, Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri kabinet, pimpinan lembaga, dan kepala daerah. Saat memberikan sambutan awal, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan peringatan Hakodia 2020 itu mengambil tema ‘Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi’. Ia mengatakan tema tersebut dinilai sangat relevan dengan semangat pemberantasan korupsi, yang kemudian dijadikan optimal saat semua pihak saling menyadarkan akan bahaya korupsi.
“Dengan tema itu, KPK ingin memperkuat komitmen dan kerja sama antara pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Memperluas keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi nilai-nilai antikorupsi,” kata Firli.
Sementara, dalam pidato sambutan Hakordia 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan mengenai pentingnya integritas dan budaya malu korupsi. Untuk mewujudkan itu, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh elemen masyarakat.
“Generasi-generasi antikorupsi harus terus dilahirkan agar masa depan negara menjadi lebih baik,” tegasnya.
Ia juga meminta semua lembaga pemerintahan untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menyederhanakan proses pelayanan pada masyarakat. Hal itu penting dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi.
“Reformasi di sektor perizinan dan layanan publik merupakan upaya untuk memperkecil ruang tindak pidana korupsi. Pemerintah berusaha keras melakukan reformasi besar-besaran untuk itu, dengan memangkas prosedur yang rumit, mekanisme disederhanakan dan didukung dengan penggunaan teknologi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam acara itu Jateng mampu menyabet 4 penghargaan sekaligus dalam upaya pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi terbaik.
Untuk kategori pemerintah daerah, Kabupaten Boyolali menjadi juara pertama, disusul Kabupaten Banyumas sebagai juara kedua, Provinsi Jateng sebagai juara ketiga, dan DPRD Provinsi Jateng sebagai juara pertama untuk kategori legislatif daerah.
Dalam hal ini, Ganjar mengapresiasi pencapaian DPRD Provinsi Jateng yang berhasil menjadi yang terbaik untuk kategori legislatif daerah. Menurut dia sistem yang berjalan saat ini perlu selalu dikawal agar ke depan menjadi lebih baik lagi.
“Mudah-mudahan level kabupaten/ kota, DPRD nya meniru sistem yang ada di DPRD Provinsi Jateng. Saya senang dan saya ucapkan selamat kepada semuanya,” kata gubernur. (humas/ariel)
