BERI PAPARAN : Wakil Ketua DPRD Sukirman memberikan paparan saat penutupan Bimbingan Teknis di Surabaya.(foto: ariel noviandri)
SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman bersyukur kelembagaan wakil rakyat ini mampu mengawal sejumlah agenda penganggaran untuk masuk pada pembahasan RAPBD 2022. Keputusan DPRD ini tidak melenceng dari amanah Permendagri No 27/2021. Hal ini diungkapkannya saat mewakili Ketua DPRD Bambang Kusriyanto guna menutup Bimbingan Teknis DPRD Jateng perihal “Impelementasi Permendagri No 27/2021 tentang Penyusunan APBD 2022”, Selasa (26/10/2021).
Sejumlah kebijakan politik menjadi komitmen DPRD sesuatu permendagri tersebut yakni dukungan anggaran guna pengentasan warga dari kemiskinan, pemberdayaan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dalam penyusunan APBD 2022, DPRD tetap memedomani Permendagri Nomor 27/2021 yakini melalui sejumlah tahapan seperti pembahasan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), KUA-PPAS hingga penyusunan Raperda APBD dilakukan melalui sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bintek, banyak hal dan ilmu didapatkan. Kita berbangga karena mandat dari Permendagri ini beberapa poin penting telah kita kawal menjadi agenda provinsi. Angka kemiskinan, pemberdayaan ekonomi pasca pandemi, juga kami alokasi untuk penanganan kemiskinan,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam kegiatan bintek tersebut Ismail Amir dari Dewan Nasional Forum Indonesia Transparansi (Fitra) menyebutkan sebagai lembaga representasi kehendak umum masyarakat, dalam membahas draft APBD 2022 hendaknya selalu menjaga agar arah kebijakan tahunan anggaran pembangunan daerah seperti RAPBD tahun 2022 ini tetap sesuai/konsisten dengan perencanaan pembangunan jangka menengahnya (RPJMD) dan perencanaan tahunan daerah (RKPD) serta konsisten dengan KUA PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah daerah dan DPRD.
“Dengan demikian harapannya APBD 2022 merupakan kebijakan anggaran yang berkulitas dan terbaik bagi masyarakat jawa Tengah, di tahun hampir akhir implementasi RPJMD 2018 – 2023,” jelasnya.
Selanjutnya mengenai proyeksi anggaran 2022, Ismail menyebutkan mendasarkan rilis BPS pada 5 Agustus 2021, perekonomian Jawa Tengah Triwulan II tumbuh sebesar 5,66 persen. Dengan mempertimbangkan hal tersbeut maka untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2022 diproyeksikan membaik berada pada kisaran 4,20 – 5,20 persen. Untuk inflasi daerah diperkirakan akan tetap berada di bawah kisaran 3 persen. Tentunya dengan asumsi terjaganya ketersediaan, distribusi dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat; dan terjaganya ekspektasi positif masyarakat yang akan mendorong tingkat permintaan barang dan jasa.
Mengenai pengangguran terbuka di Jawa Tengah tahun 2022, ditargetkan menurun pada kisaran 5,75-5,69 persen. Jumlah penduduk miskin ditargetkan menurun pada kisaran 10,49-10,30 persen.
“Artinya, dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 asumsinya, kondisi sosial dan ekonomi di Jawa Tengah akan baik-baik saja, ekonomi sudah pulih Kembali oleh karena pandemi Covid-19 telah dapat dikendalikan,” ucapnya.(soni/priyanto)
