PEMBICARA COVID. Sukirman memberikan paparan dalam KKDN Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-30 TA 2021 secara virtual di Studio BerlianTV Kantor Setwan Provinsi Jateng, Rabu (4/8/2021). (foto ariel noviandri)
GEDUNG BERLIAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman menjadi pembicara dalam Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Regional (Dikreg) ke-30 Tahun Ajaran 2021. Kegiatan itu digelar secara virtual di Studio BerlianTV Kantor Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng, Rabu (4/8/2021).
Dalam paparannya, Sukirman menjabarkan secara umum mengenai penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi Jateng. Termasuk, strategi pembangunan daerah selama kondisi pandemi ini.
Ia mengatakan selama penanganan Covid-19 itu DPRD ikut berperan dalam penetapan kebijakan daerah. Namun, peran DPRD sendiri hanya mendukung kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Selain itu, DPRD juga terlibat beberapa kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19 seperti, penyerahan kit ‘Jogo Tonggo’ dan bantuan UMKM.
“Kebijakan selama pandemi ini tergolong ‘istimewa’ karena tidak seperti kebijakan-kebijakan pada umumnya yang mengharuskan ada persetujuan dari DPR/ DPRD. Sehingga, Pemerintah Provinsi ‘hanya’ berkewajiban memberitahukan kebijakan tersebut kepada DPRD, baik dalam program-program sosial kesehatan dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, peran DPRD disini hanya mendukung kebijakan yang diambil pemprov. Selanjutnya, kami melakukan monitoring ke masing-masing dapil (daerah pemilihan) untuk memastikan bahwa program-program kebijakan tersebut terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Dikatakan, dalam penanganan Covid-19 itu, pemprov juga telah merealokasi dan merefocusing APBD. Hal itu sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 1/2020 tentang Percepatan Penggunaan Realokasi & Refocusing APBD untuk Kesehatan, Ekonomi & Jaring Pengaman Ekonomi (JPE).
“Disini, DPRD memastikan bahwa anggaran-anggaran refocusing untuk penanganan Covid-19 yang hampir Rp 2 triliun dapat terserap dengan baik,” katanya.
Ia mengakui penanganan Covid-19 itu butuh sinergi yang baik oleh semua pihak seperti akademisi, tokoh masyarakat & tokoh agama, pemerintahan, dunia usaha, dan media massa. Dicontohkannya, Program Kampung Tangguh dari kepolisian menjadi salah satu bentuk sinergi yang baik antara kepolisian pemprov.
“Karena di Pemprov Jateng terdapat program ‘Jogo Tonggo’ yang sudah masuk ke seluruh desa-desa sehingga program ‘Kampung Tangguh’ itu dapat melengkapi dan mempercepat penanganan Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah, DPRD, Kepolisian, TNI, dan semua elemen masyarakat harus bersama-sama mencegah penyebaran pandemi Covid-19 ini,” tandasnya. (ariel/priyanto)
