DPRD Banyumas Minta Masukan soal Pembangunan Desa Wisata

01 Kom B TAMU BYMS

SERAH-TERIMA PLAKAT. Juli Krisdianto saat menyerahkan plakat kepada dr. Budhi Setiawan di Ruang Rapat Komisi B DPRD Provinsi Jateng, Lantai 3 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (11/9/2020). (foto ariel noviandri)

GEDUNG BERLIAN – Komisi B DPRD Provinsi Jateng menerima tamu dari DPRD Kabupaten Banyumas, Jumat (11/9/2020), dan diterima Anggota Komisi B sekakigus Anggota Badan Musyawarah (Banmus) Juli Krisdianto. Saat berdialog, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Budhi Setiawan meminta masukan soal pengembangan sektor pariwisata di daerah, terutama Desa Wisata.

Ia menilai selama ini Desa Wisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak yakni sekitar 14 desa. Namun, alokasi anggaran untuk membangun desa-desa tersebut masih belum memadai sehingga perlu alokasi anggaran dari Pemprov Jateng.

DPRD Banyumas Minta Masukan
Komisi B soal Desa Wisata

“Apakah ada anggaran dari provinsi untuk membangun desa di Banyumas tersebut,” tanya Politikus PDI Perjuangan itu.

Menanggapi hal itu, Juli Krisdianto mengakui Kabupaten Banyumas memiliki banyak potensi wisata, salah satunya Desa Wisata. Soal bantuan alokasi Desa Wisata, ia mempersilakan Anggota Dewan setempat untuk mengajukan bantuan ke dinas terkait di provinsi. 

“Diakui, Banyumas banyak wisata unggulan. Untuk Desa Wisata, silakan ajukan proposal karena sektor pariwisata mendapat perhatian dari Pemprov Jateng,” kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jateng itu. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.