DPRD Bantu UMKM di Kebumen Terdampak Covid-19

IMG 20200713 WA0041

BANTU USAHA. Ferry Wawan Cahyono saat memberikan bantuan ke salah satu keluarga UMKM di Desa Kedungsari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, Minggu (11/7/2020). (foto atson hargi dinata) 

KEBUMEN – Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat dirasakan masyarakat, tak terkecuali UMKM di Kabupaten Kebumen. Mereka mulai mempertanyakan realisasi bantuan yang dijanjikan pemerintah. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono menjelaskan, dalam meminimalisir dampak pandemi Covid-19, DPRD dan Pemprov Jateng telah menyiapkan berbagai strategi. Mulai bantuan tunai hingga non tunai. 

“Bantuan akan diberikian secara bertahap dan yang pasti akan segera kita salurkan,” kata Politikus Golkar itu, saat melakukan lawatan ke penerima bantuan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) yakni salah satu pelaku UMKM, Keluarga Edi, di Desa Kedungsari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, Minggu (11/7/2020).

Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 10 (Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen) tersebut juga menghimbau masyarakat agar selalu tenang dan mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ia juga berharap setidaknya bantuan tersebut bisa meringankan beban masyarakat 

“Terkhusus, bagi penggerak ekonomi UMKM di desa-desa yang terdampak oleh pandemi ini,” katanya.

Sementara, beberapa pelaku UMKM seperti Sumiati dan Sahudi sebagai pengusaha kecil roti mengaku sangat berterimakasih atas bantuan berupa bahan baku untuk usahanya. Mereka hanya berharap DPRD dan pemprov dapat selalu memperhatikan UMKM dan memberikan bantuan selama masa pandemi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan karena bantuan berupa bahan baku produksi itu sangat bermanfaat untuk kelancaran usaha. Semoga ke depan DPRD dan pemprov dapat selalu memperhatikan usaha kecil kami ini,” kata Sahudi, pengusaha kecil roti di Kebumen. (atson/ariel)

Info Lainnya

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.

  • Sekolah Vokasi Pertanian Harus Ikuti Kebutuhan Industri

    BANJARNEGARA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saat mengunjungi balai milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng itu, Selasa (21/7/2026), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti menegaskan pelatihan harus terus diperbarui agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan sektor pertanian modern.

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah