AUDENSI: Jajaran pekerja yang tergabung dalam KSPI diterima anggota DPRD di Ruang Banggar.(foto: ervan ramayudha)
GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng akan menampung segala aspirasi masyarakat untuk selanjutnya dikirimkan kepada pemerintah pusat. Penegasan ini disampaikan anggota DPRD Riyono dan Joko Haryanto saat menerima audensi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Selasa (6/9/2022) di Ruang Banggar.
“Tuntutan semua akan kami sampaikan ke Pusat (presiden dan DPR) berbentuk surat resmi yang akan kami diskusikan dengan Ketua DPRD Jawa Tengah beserta para wakil,” ucap Riyono.
“Kita sebagai perwakilan DPRD Jawa Tengah sifatnya hanya menampung aspirasi dari rekan-rekan buruh dan kembali lagi akan meneruskan aspirasi ke pusat, kewenangan semua dari pusat,” ungkapnya Joko Haryanto.
Bagi Riyono, sebagai anggota dari Fraksi PKS pihaknya secara tegas menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Joko menyatakan, pihaknya di daerah tidak memiliki kewenangan terkait kebijakan yang diputuskan di tingkat pusat. Untuk aspirasi terkait kenaikan harga BBM tentunya semua elemen harus bersatu padu menolak kebijakan itu.
Ketua KSPI Lukman Hakim menyatakan, pihaknya memiliki alasan kuat untuk menolak kenaikan harga BBM karena berdampak pada perekonomian terlebih untuk kalangan pekerja. Pihaknya sebenarnya berharap pemerintah menaikkkan UMK sebesar 0,8 persen, namun justru lebih memilih menaikkan harga BBM.
“Sebagai wakil rakyat yang ada di daerah, kami berharap dari DPRD Jawa Tengah untuk membahas kenaikan harga BBM dengan kenaikan upah yang tidak sejalan ini. Jangan sampai kondisi yang memprihatinkan dengan adanya UU Cipta Kerja menjadi aji mumpung bagi pengusaha mem-PHK dan tidak memberikan pesangon terkait dengan fenomena kenaikan harga BBM saat ini,” ucapnya.
Maka dari itu salah satu tuntutan kami supaya DPRD Jateng menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM. Kedua, menjalankan adanya kenaikan upah tahun 2023 agar buruh di Jawa Tengah tidak oleng.
“Kalau perlu dari DPRD Jateng mendesak DPR RI untuk membentuk Pansus (panitia khusus) apapun itu terkait kenaikan harga BBM,” ungkapnya.(ervan/priyanto)
